Komisi V Sudjatmiko: Evaluasi Total Sertifikasi Kelaikan Kapal, Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem sertifikasi kelaikan kapal menyusul rentetan kecelakaan transportasi laut, termasuk terbakarnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi di alur masuk Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026).
Menurut Sudjatmiko, insiden tersebut harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan dan pemeliharaan armada kapal penyeberangan, termasuk mengevaluasi mekanisme sertifikasi yang dilakukan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
"Kami sangat prihatin atas terbakarnya KMP Batumandi. Meskipun seluruh penumpang berhasil dievakuasi, kejadian ini menjadi peringatan bahwa pengawasan dan standar keselamatan pelayaran harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kecelakaan serupa terus berulang," ujar Sudjatmiko.
Ia meminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelaiklautan kapal (seaworthiness), mulai dari kondisi mesin, struktur kapal, instalasi kelistrikan, hingga kelengkapan peralatan keselamatan darurat seperti jaket pelampung dan sekoci.
Dia juga meminta pemerintah meninjau kembali ketergantungan terhadap BKI dalam proses sertifikasi kelaikan kapal. Menurutnya, mekanisme pengawasan harus diperkuat dengan audit yang independen, transparan, dan mengacu pada standar keselamatan internasional.
"Kita perlu memastikan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas administrasi. Seluruh aspek teknis kapal harus benar-benar diperiksa. Kapal yang secara usia maupun kondisi teknis memiliki risiko tinggi harus mendapatkan pemeriksaan lebih ketat," tegasnya.
Sudjatmiko juga mendorong Kemenhub mempertimbangkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014 agar standar audit klasifikasi kapal penumpang semakin selaras dengan standar internasional yang ditetapkan International Association of Classification Societies (IACS).
Selain itu, ia meminta pemerintah memperketat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Tidak boleh ada kompromi terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan teknis dan operasional.
"Tidak boleh ada praktik main mata atau toleransi dalam penerbitan SPB. Jika ditemukan gangguan teknis atau kapal tidak laik berlayar, jangan dipaksakan untuk berangkat. Keselamatan dan nyawa penumpang harus menjadi prioritas utama," terangnya.
Penulis: Ari Riyadi
Editor: Khafidlul Ulum
