Tragedi Helikopter Karhutla, Komisi VIII Desak Audit Total Standar Keselamatan Operasi BNPB
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan operasi penanggulangan bencana, khususnya penggunaan armada penerbangan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan tersebut menyusul jatuhnya helikopter pemadam karhutla jenis Eurocopter EC225LP Super Puma (registrasi VH-HGM) di perairan Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026). Kecelakaan saat manuver pengambilan air menggunakan bambi bucket tersebut mengakibatkan gugurnya Helicopter Landing Officer (HLO), Yayan Supyansuri.
“Keselamatan nyawa para petugas di garis depan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun. Negara harus memastikan setiap operasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat,” tegas Mahdalena.
Ia menilai, insiden tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi total prosedur keselamatan, pengawasan operasional, serta kelaikan armada yang digunakan dalam misi kebencanaan.
Mahdalena mengingatkan bahwa BNPB telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan dan keselamatan personel penanggulangan bencana. Di antaranya Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), yang mengamanatkan pemenuhan jaminan keamanan dan keselamatan personel serta sarana perlindungan diri bagi petugas.
Selain itu, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana mengatur keberadaan Safety Officer atau petugas keselamatan yang bertanggung jawab melakukan penilaian risiko dan memastikan operasi dihentikan apabila membahayakan keselamatan personel.
Ia juga menyoroti Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan dan Petugas Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, yang menjadi bagian dari landasan perlindungan dan mitigasi risiko bagi petugas di lapangan.
“Regulasi keselamatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Semua ketentuan harus benar-benar diterapkan, mulai dari pemetaan risiko, perlindungan personel, hingga pengawasan kelaikan peralatan dan armada,” ujarnya.
Mahdalena meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat. Pertama, melakukan audit kelaikan terbang (airworthiness) secara independen terhadap armada helikopter yang digunakan dalam operasi pemadaman karhutla. Armada sejenis yang memiliki potensi risiko harus dievaluasi dan, apabila diperlukan, dihentikan sementara operasionalnya hingga dinyatakan laik terbang.
Kedua, memperketat manajemen risiko dan pembatasan jam terbang (flight duty period) bagi pilot maupun kru. Langkah ini penting untuk mencegah kelelahan fisik (fatigue), terutama ketika petugas harus bekerja di tengah paparan asap pekat, medan sulit, dan keterbatasan jarak pandang.
“Negara dan BNPB wajib memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa di garis depan penanggulangan bencana. Jangan sampai ada korban jiwa berikutnya akibat kelalaian dalam pengawasan dan penerapan standar keselamatan,” tegasnya.
Penulis: Amin
Editor: Khafidlul Ulum
