Komisi III Desak Polri Usut Tuntas Dugaan Sindikat Adopsi Ilegal 18 Anak WNI di Singapura
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal terhadap 18 anak warga negara Indonesia (WNI) yang kini berada di Singapura.
Hasbi, sapaan akrab Hasbiallah Ilyas menilai kasus tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan. Polri harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual atau otak di balik dugaan sindikat perdagangan anak tersebut.
“Ini tragedi kemanusiaan. Tidak boleh didiamkan. Harus diusut setuntas-tuntasnya siapa dalang dan pelakunya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya wajib kita lindungi,” tegas alumnus Timur Tengah tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, dari 18 anak yang menjadi korban sindikat perdagangan anak yang diungkap Polda Jawa Barat pada 2025, sebagian telah memperoleh status kewarganegaraan Singapura melalui putusan pengadilan setempat. Sementara itu, delapan anak lainnya masih menjalani proses persidangan.
Menurut Hasbi, mekanisme adopsi internasional (inter-country adoption) di Indonesia sebenarnya telah diatur secara ketat. Setiap permohonan wajib melalui Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, Baintelkam, KPAI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sosial.
Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon orang tua angkat, mulai dari kewajiban tinggal sekurang-kurangnya dua tahun di Indonesia, batas usia maksimal 55 tahun, kesamaan agama dengan calon anak angkat, hingga persetujuan tertulis pemerintah negara pemohon serta asesmen kesehatan fisik dan psikologis.
Hasbi menilai, seluruh ketentuan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan ketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan perdagangan anak dengan modus adopsi.
“Kalau seluruh prosedur dijalankan dengan benar dan konsisten, seharusnya hak-hak anak kita bisa terlindungi. Jangan sampai mekanisme adopsi justru dijadikan kedok untuk melakukan perdagangan manusia,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila dalam proses hukum terbukti terjadi adopsi ilegal dan terdapat keterlibatan sindikat TPPO, Polri harus mengejar seluruh pelaku hingga ke aktor intelektualnya.
“Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Otak pelakunya harus dikejar, ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah menghadapi sindikat perdagangan anak,” pungkasnya.
Penulis: Cak Munir
Editor: Khafidlul Ulum
