Komisi III Abdullah: Koruptor Bisa Dijatuhi Hukuman Mati, tapi Jadi Upaya Terakhir
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mendukung adanya ketentuan yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati yang tertuang dalam draf RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya. Langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Abdullah menilai, selama ini hukuman terhadap koruptor belum sepenuhnya memberikan efek jera. Bahkan, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman penjara, hasil kejahatan korupsi sering kali tidak berhasil dikembalikan secara maksimal kepada negara.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah.
Politikus PKB yang akrab disapa Gus Abduh ini menjelaskan, ketentuan mengenai kemungkinan hukuman mati bagi pelaku korupsi tercantum dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya Pasal 4 ayat (2).
Dalam ketentuan tersebut disebutkan, “Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI ini menilai, hukuman terhadap koruptor selama ini kerap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara maupun keuntungan yang diperoleh pelaku. Dalam sejumlah perkara bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, vonis yang dijatuhkan terkadang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku. Negara juga harus memastikan seluruh aset hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan publik.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya.
Gus Abduh juga mengingatkan bahwa penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Karena itu, penguatan mekanisme perampasan aset menjadi bagian penting agar negara tidak terus-menerus menanggung kerugian akibat kejahatan korupsi.
Meski mendukung ketentuan tersebut, mantan aktivis mahasiswa di Jombang ini mengingatkan agar penerapan hukuman mati dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin konstitusi.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ia menegaskan, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, setiap kebijakan pemidanaan, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati, harus mempertimbangkan jaminan konstitusional tersebut.
Penulis: Cak Munir
Editor: Khafidlul Ulum
