Skandal 377 Pelanggaran TKA, Habib Syarief PKB Desak Hasil Investigasi Dibuka ke Publik
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuka secara transparan hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK. Penindakan dan sanksi tegas dituntut dijatuhkan kepada seluruh oknum yang terbukti merusak integritas evaluasi pendidikan nasional.
“Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar Habib Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Habib Syarief merujuk data Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen yang mencatat 377 kasus pelanggaran dari 3,73 juta peserta TKA. Sebanyak 14 kasus di antaranya masuk kategori pelanggaran berat yang ditangani Inspektorat Jenderal, termasuk aksi nekat pengawas ujian merekam serta menyiarkan langsung (live streaming) ruang tes ke media sosial. “Jangan sampai investigasi hanya berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi. Jika sudah ditemukan pihak yang bertanggung jawab, harus ada sanksi tegas sesuai aturan agar publik tahu dan ada efek jera,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut mengapresiasi keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BSSN, serta Ombudsman RI dalam klarifikasi lapangan TKA. Namun, penerbitan Surat Edaran BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 dinilai tidak boleh berhenti sebagai formalitas di atas kertas tanpa adanya penegakan sanksi riil bagi penyeleweng. “Langkah administratif dan pemeriksaan internal harus diikuti penegakan aturan yang jelas. Pihak-pihak yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya,” kata Habib Syarief.
Ia memperingatkan Kemendikdasmen bahwa pembiaran terhadap aksi kecurangan berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat atas kredibilitas standar kelulusan dan peta mutu akademik nasional. Kejujuran serta asas keadilan bagi jutaan siswa yang mengerjakan ujian secara mandiri wajib dilindungi instrumen negara. “TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ucapnya.
Habib Syarief menginstruksikan Kemendikdasmen bersama BSSN untuk memperketat keamanan siber (cyber security) sistem TKA berbasis komputer guna mencegah kebocoran soal atau intervensi peranti kecerdasan buatan (AI). Prosedur seleksi dan pelatihan etika bagi pengawas ujian di daerah juga mendesak untuk dirombak total.
“Pemerintah harus memastikan seluruh proses pengawasan diperketat dari hulu ke hilir. Proktor dan pengawas yang tidak profesional harus ditindak keras agar tidak mencederai marwah pendidikan,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan penjatuhan sanksi pembatalan nilai bagi peserta yang berbuat curang serta pencabutan lisensi pengawas diimbau untuk dieksekusi secara terukur berdasarkan bukti audit yang valid. Keadilan evaluasi belajar dipandang sebagai hak konstitusional seluruh anak didik di Indonesia.
“Yang harus dilindungi adalah hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan proses evaluasi yang jujur dan adil. Pemerintah harus memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Habib Syarief memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penanganan 377 kasus pelanggaran TKA ini hingga pengumuman sanksi resmi disampaikan ke publik. Pengawasan parlemen dilakukan demi menjaga komitmen reformasi mutu dan moralitas pendidikan nasional. “Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah,” pungkas Habib Syarief.
Penulis : Ragil SC
Editor : Rach Alida Bahaweres
