Gus Faris Buntet: Di Masa Gus Yahya, Kiai di Daerah Merasa Tak Dihargai
JAKARTA – Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim atau Gus Faris menilai Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang lahir, tumbuh, dan dibesarkan oleh kultur pesantren. Karena itu, pengelolaan organisasi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan kultural.
Menurutnya, dalam tradisi NU tidak semua keputusan penting lahir dari struktur organisasi. Banyak momentum bersejarah justru dipengaruhi oleh pandangan para ulama yang berada di luar kepengurusan formal.
Gus Faris mencontohkan keberadaan Ulama Khos pada masa kepemimpinan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurutnya, mayoritas Ulama Khos tidak berada dalam struktur organisasi, tetapi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah sikap NU ketika menghadapi dinamika politik nasional, termasuk dalam memberikan dukungan kepada Gus Dur hingga menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Di NU, struktur organisasi tidak selalu menjadi penentu lahirnya sebuah keputusan. Kiai-kiai yang berada di luar struktur tetapi memiliki kedalaman ilmu dan kewibawaan spiritual sering kali menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan organisasi," katanya.
Gus Faris juga mengenang pengalaman ayahnya, almarhum KH Fuad Hasyim, yang ketika itu menjabat Rais Syuriah PBNU. Meski secara struktural memiliki posisi lebih tinggi dibanding KH Abdullah Abbas yang berada di tingkat wilayah, ayahnya tetap menempatkan KH Abdullah Abbas sebagai rujukan karena beliau merupakan bagian dari Ulama Khos.
"KH Abdullah Abbas pernah berpesan kepada ayah saya, 'Fuad, bantu Gus Dur, dampingi Gus Dur.' Arahan itu dijalankan dengan penuh hormat. Ini menunjukkan bahwa dalam kultur NU, kewibawaan seorang kiai tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan struktural," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Faris menyampaikan pandangannya bahwa pengelolaan PBNU pada periode saat ini dinilai lebih banyak bertumpu pada pendekatan struktural. Akibatnya, berbagai persoalan organisasi yang semestinya dapat diselesaikan di tingkat daerah justru harus dibawa ke tingkat pusat sehingga penyelesaiannya menjadi semakin panjang.
Ia mengatakan, dari berbagai pengajian dan pertemuan dengan warga NU di berbagai daerah, dirinya kerap menerima aspirasi dari para kiai dan pengurus NU yang merasa ruang partisipasi mereka semakin terbatas. Mereka merasa tidak dihargai.
"Hampir semuanya menyampaikan keluhan yang sama. Banyak kiai Syuriah, mustasyar, dan para kiai NU di daerah merasa tidak lagi diberi ruang dan tidak dilibatkan sebagaimana mestinya," kata Gus Faris.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kultural justru diperlukan sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal organisasi. Menurutnya, sejarah NU telah menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Rais Aam dan Ketua Umum bukanlah hal baru.
Gus Faris mengingatkan, pada masa KH Achmad Siddiq sebagai Rais Aam dan KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU juga pernah terjadi perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan karena diselesaikan melalui kebijaksanaan para kiai sepuh.
"KH Achmad Siddiq tidak pernah memecat Gus Dur. Beliau bahkan pernah mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Begitu juga pada masa KH Idham Chalid, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik karena ada pendekatan kultur yang menghadirkan para kiai sepuh sebagai penengah," jelasnya.
Penulis : Khafidlul Ulum
