Cegah Kelangkaan BBM, Dipo PKB Minta Pertamina Perkuat Storage di NTT
JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Dipo Nusantara, mendesak pemerintah dan Pertamina memperkuat infrastruktur ketahanan energi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan (storage) serta penyiapan jalur distribusi alternatif BBM dinilai vital untuk mencegah kelangkaan bahan bakar saat terjadi bencana alam atau cuaca ekstrem.
“Kami mendorong penguatan ketahanan energi di NTT dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM di titik strategis. Kalau kondisi mendesak, pasokan bisa diambil dari Bima ke Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata yang butuh perhatian khusus,” ujar Dipo di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dipo menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas storage baru di kawasan Pelabuhan Pelindo Labuan Bajo untuk menopang statusnya sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Keandalan pasokan energi di wilayah Flores dinilai berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal, sektor transportasi, dan layanan publik. “Jangan sampai ketika ada gangguan distribusi, aktivitas masyarakat dan pariwisata terganggu karena pasokan BBM habis. Kita membutuhkan sistem yang lebih kuat dengan storage cukup dan jalur alternatif,” tegasnya.
Legislator asal NTT tersebut mengapresiasi perluasan kapasitas tangki penyimpanan BBM yang saat ini berjalan di wilayah Rio dan Sikka. Integrasi tiga titik storage di Flores diyakini bakal membuat rantai pasok BBM lebih merata dan tidak bergantung pada satu jalur distribusi saja. “Kalau infrastruktur di tiga titik itu selesai, kebutuhan daratan Flores hampir pasti terpenuhi. Saat pascabencana, fasilitas tersebut sudah bisa menopang pasokan tanpa bergantung dari luar daerah,” ungkap Dipo.
Di samping pembenahan rantai pasok BBM, Dipo mendorong penguatan keandalan jaringan listrik daerah melalui penambahan armada operasional lapangan. Penyediaan kendaraan taktis dan alat penanganan gangguan dinilai penting untuk mendukung kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di NTT. “Penguatan infrastruktur energi harus dilakukan menyeluruh, baik ketersediaan BBM maupun keandalan listrik. Kendaraan operasional seperti mobil double cabin dan perlengkapan teknis lapangan harus diperbanyak,” katanya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa kedaulatan energi di kawasan kepulauan adalah syarat mutlak pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dituntut hadir memberikan jaminan pasokan energi yang stabil dan aman bagi seluruh warga NTT. “Infrastruktur energi yang tangguh dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesiapsiagaan bencana. Pasokan energi yang merata adalah hak seluruh masyarakat NTT,” pungkas Dipo.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
