Anggaran Pemulihan Sumatera Ditambah, Irmawan Desak Percepatan Rehabilitasi Pascabencana
JAKARTA– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, mendesak pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Desakan ini menyusul adanya kesepakatan penambahan anggaran pemulihan antara pemerintah dan DPR RI.
“Kesepakatan penambahan anggaran ini merupakan kabar baik. Namun, harus segera direalisasikan secara tepat dan cepat agar masyarakat korban bencana bisa kembali hidup dengan nyaman, apalagi masuk Ramadan dan Idulfitri,” ujar Irmawan di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Irmawan menekankan bahwa realisasi anggaran tersebut harus dilakukan secara cepat dan terukur, mengingat dampak bencana yang terjadi pada November 2025 lalu masih sangat dirasakan masyarakat. Ia menyoroti urgensi pemulihan hunian warga, fasilitas umum, dan sarana pendidikan sebelum memasuki momentum hari besar keagamaan. “Kami berharap agar dengan penambahan anggaran ini bisa membuat percepatan pembangunan fasilitas umum dan hunian sementara karena masih ada ratusan warga yang hidup di pengungsian apa adanya,” ujarnya.Legislator asal Aceh ini mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih memprihatinkan, dengan banyaknya rumah warga yang tertimbun lumpur serta hancurnya harta benda. Selain infrastruktur, ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan logistik tidak boleh terabaikan.
“Kebutuhan dasar tidak boleh terabaikan. Negara harus benar-benar hadir dan memastikan masyarakat korban bencana memperoleh hak-haknya. Kami berharap saat Lebaran tiba, mereka bisa merayakan dengan tenang, bukan lagi dalam kesedihan,” tegasnya.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan 1.205 korban jiwa, 139 orang hilang, dan menyebabkan hampir 13.000 orang masih bertahan di pengungsian. Kerusakan masif tercatat di 52 kabupaten/kota, mencakup ribuan fasilitas publik dan lahan pertanian. Di Provinsi Aceh, meskipun 18 kabupaten/kota terdampak, baru sekitar 56 persen wilayah yang dinyatakan telah pulih sepenuhnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
