Uang PIP Habis Buat Ojek ke Bank, PKB : Perbaiki Mekanisme Penyaluran di Kawasan 3T
JAKARTA – Mekanisme penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di kawasan terpencil mendapat sorotan tajam anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khadafi. Dia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperbaiki model penyaluran PIP sehingga tidak memberikan tambahan beban biaya bagi siswa penerima.
“Kadang dana bantuan itu justru habis hanya untuk bayar ojek ke bank. Ini harus menjadi perhatian agar mekanisme penyaluran bantuan bisa lebih efisien dan menjangkau langsung ke siswa,” ujar Muhammad Kadafi, saat Rapat Kerja dengan Kemendikdasmen RI, Rabu (16/7/2025).
Dia menjelaskan di sejumlah daerah terpencil, siswa dan orang tua harus menempuh perjalanan jauh ke bank untuk mencairkan dana bantuan. Kondisi ini membuat penerima PIP mengeluarkan banyak biaya yang kadang membuat dana beasiswa habis hanya untuk transportasi. “Ini yang harus dipikirkan oleh Kemendikdasmen agar mekanisme bantuan yang dibikin tidak memberatkan peserta didik maupun orang tuanya,” katanya.
Dalam kesempatan itu Kadafi juga menyoroti berbagai permasalahan yang masih membayangi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP), terutama menyangkut validitas dan akurasi data penerima bantuan. “Banyak siswa yang secara kondisi layak menerima bantuan, namun justru dianggap tidak layak dalam sistem. Bahkan, tak sedikit yang tertolak hanya karena persoalan data. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam proses verifikasi dan pembaruan data PIP yang perlu segera dibenahi,” tegas Kadafi.
Selain itu, Kadafi juga menyoroti stagnasi anggaran untuk jenjang Sekolah Dasar yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. “Anggaran untuk siswa SD yang masih di angka Rp450.000 per tahun itu sudah hampir 10 tahun tidak berubah. Dengan harga kebutuhan pokok sekarang dan tantangan akses terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), angka itu sudah tidak mencukupi,” ujar pungkasnya.
