Kasus Keracunan MBG Sering Terjadi, Komisi IX Desak BGN dan BPOM Tingkatkan Pengawasan
JAKARTA - Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini menyusul terjadinya sejumlah kasus keracunan sejak program tersebut mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.
“Program MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kasus keracunan yang sudah terjadi harus dijadikan pelajaran penting. Kami mendesak BGN dan BPOM agar melakukan pengawasan lebih ketat dan menyeluruh, agar tidak ada celah terjadinya kasus yang membahayakan penerima manfaat,” ujar Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Asep Romy Romaya, Rabu (2/7/2025).
Dia mengungkapkan berdasar data BPOM, hingga saat ini tercatat sedikitnya 17 insiden luar biasa kasus keracunan. Kejadian keracunan tersebut tersebar di 10 provinsi. “Selain juga terjadi kasus lain seperti MBG yang disebar mentah, rendahnya higienitas, hingga distribusi yang lambat,” katanya.
Asep menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kualitas pangan dalam program ini. Makanan yang dibagikan harus memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh.
“BGN dan BPOM perlu memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya — mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya Komisi IX juga meminta BPOM dan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam implementasi pengawasan pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Selain itu, edukasi terkait keamanan pangan kepada pengelola SPPG serta masyarakat penerima manfaat juga harus diperluas.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu ada sinergi seluruh pihak untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” pungkas Asep.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
