|  | 

Berita Nasional

RUU Adminduk Atur Larangan Fotokopi KTP, Komisi II Khozin: Sanksi Tegas bagi Pelanggar

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) akan mengatur larangan praktik meminta fotokopi KTP untuk berbagai keperluan administrasi. Bahkan, aturan tersebut nantinya disertai sanksi bagi pihak yang masih menerapkannya.

Hal itu disampaikan Khozin menyusul pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk yang mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada Senin (16/11/2026).

Menurutnya, di tengah perkembangan integrasi data kependudukan, masyarakat seharusnya tidak lagi dibebani kewajiban menyerahkan fotokopi KTP berulang kali. Instansi pemerintah maupun swasta dapat melakukan verifikasi identitas melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi secara digital.

“Data kependudukan sudah dimiliki negara. Jangan sampai masyarakat terus diminta menyerahkan salinan dokumen yang datanya sebenarnya sudah tersedia dan bisa diverifikasi melalui sistem,” ujar Khozin, Jumat (20/11/2026).

Selain larangan fotokopi KTP, RUU Adminduk juga mengatur penguatan integrasi data kependudukan antarlembaga. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diarahkan menjadi nomor identitas tunggal yang dapat digunakan dalam berbagai layanan publik.

Sistem itu sudah berjalan dalam skala besar. Hingga 3 November 2026, verifikasi NIK telah menembus 21,04 miliar kali, dengan rata-rata 8 juta kali per hari, melibatkan 7.833 lembaga — mulai dari instansi pemerintah, perbankan, transportasi, pendidikan, hingga fasilitas kesehatan.

Khozin menjelaskan, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk juga mengarahkan sistem pelayanan kependudukan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital.

“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin.

Meski mendorong percepatan digitalisasi, Khozin mengingatkan bahwa integrasi data kependudukan harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan dan pelindungan data pribadi masyarakat.

Hingga 3 November 2026, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 25,18 juta jiwa. Karena itu, transformasi tidak boleh membuat warga yang belum memiliki akses digital justru kehilangan haknya. Karena itu, RUU Adminduk juga memuat pengaturan mengenai IKD.

Khozin berharap revisi UU Adminduk dapat menghadirkan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, aman, dan inklusif, sekaligus menjadikan negara lebih hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis: Adil & Saihu
Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.