|  | 

Berita Nasional

Dipo Nusantara Desak Perbaikan Akses Solar Subsidi bagi Nelayan, Ribuan Nelayan Sikka Terkendala Rekomendasi


JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) segera membenahi mekanisme penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan kecil.

Desakan tersebut menyusul keluhan ribuan nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kesulitan memperoleh solar bersubsidi akibat keterbatasan pasokan dan kendala administrasi penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

“Saya mendapat informasi dari daerah pemilihan bahwa ribuan nelayan di Sikka mengeluhkan keterbatasan stok solar bersubsidi. Selain itu, banyak nelayan kesulitan mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Dari ribuan nelayan tersebut, baru 148 kapal yang tercatat memiliki surat rekomendasi,” ujar Dipo.

Menurut Dipo, persoalan tersebut harus segera ditangani karena solar merupakan kebutuhan utama nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut. Terbatasnya akses terhadap BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional dan mengurangi pendapatan nelayan kecil. Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah berkoordinasi mengevaluasi mekanisme penerbitan surat rekomendasi dan memastikan ketersediaan solar bersubsidi sesuai kebutuhan nelayan.

“Jangan sampai subsidi BBM yang seharusnya melindungi nelayan kecil justru sulit mereka akses akibat hambatan administrasi dan distribusi. Nelayan membutuhkan kepastian pasokan solar agar dapat melaut dan mencari nafkah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPH Migas menjelaskan bahwa penerbitan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum mendapatkan persetujuan melalui sistem X-Star BPH Migas.

BPH Migas juga menyampaikan tengah berkoordinasi dengan KKP untuk menyinkronkan data nelayan yang telah diverifikasi. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pendataan, mempermudah pengawasan, serta mempercepat penerbitan surat rekomendasi.

Dipo menyambut baik upaya koordinasi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan administrasi tidak berhenti pada sinkronisasi data, tetapi harus diikuti peningkatan pelayanan yang benar-benar dirasakan nelayan. Ia berharap seluruh pihak terkait segera menghadirkan solusi konkret agar nelayan kecil di Kabupaten Sikka dapat memperoleh solar bersubsidi dengan mudah dan tepat sasaran. Dengan demikian, aktivitas perikanan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat.

Penulis : Oswin
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.