Antrean Panjang Solar Subsidi di Jambi, Elpisina PKB Desak Evaluasi Sistem Barcode

JAKARTA— Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Elpisina, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi solar bersubsidi di Provinsi Jambi. Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang truk angkutan barang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terus berulang hingga berjam-jam dan melumpuhkan kelancaran logistik daerah.
“Antrean panjang solar di Jambi sudah berlangsung lama dan terus berulang sehingga kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ketika truk logistik harus tertahan berjam-jam di SPBU, rantai pasok ikut terganggu dan pada akhirnya masyarakat ikut menanggung dampaknya melalui kenaikan harga barang kebutuhan pokok,” tegas Elpisina di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Elpisina menilai krisis pasokan solar bersubsidi di Jambi yang merupakan jalur vital perlintasan logistik Sumatra menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi kuota dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut semakin pelik akibat fenomena peralihan konsumen dari bahan bakar nonsubsidi serta tingginya disparitas harga yang memicu praktik penyelewengan solar subsidi ke sektor industri oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah bersama instansi terkait dan badan usaha penyalur harus segera mengevaluasi persoalan ini mulai dari memastikan kecukupan pasokan ke SPBU hingga membenahi keterbatasan infrastruktur pengisian BBM bagi kendaraan logistik. Untuk wilayah strategis seperti Jambi, penyesuaian alokasi kuota berdasarkan kebutuhan riil di lapangan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Legislator PKB tersebut turut menyoroti sengkarut implementasi sistem barcode digital yang dinilai masih menyisakan kendala teknis bagi sopir angkutan barang maupun celah penyalahgunaan oleh pelangsir. Banyak pengemudi mengeluhkan kuota barcode yang mendadak hilang, pemblokiran sepihak tanpa penjelasan memadai, serta lambannya respons layanan pengaduan.
“Jangan sampai sistem yang dibuat untuk memastikan subsidi tepat sasaran justru menyulitkan masyarakat yang berhak menerimanya. Sistem barcode harus transparan, mudah diakses, dan memiliki mekanisme pengaduan yang responsif, sementara praktik penyalahgunaan oleh oknum harus ditindak tegas,” kata Elpisina.
Ia menginstruksikan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) untuk segera menggelar audit berkala terhadap penyaluran solar di setiap SPBU sekaligus memperketat penegakan hukum terhadap mafia BBM. Pembenahan tata niaga energi diwajibkan menyentuh pemenuhan kebutuhan riil sektor logistik dan masyarakat kecil, bukan sekadar terpenuhinya laporan administratif semata.
“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat dan sektor yang berhak tanpa membuat sopir truk kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar. Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan adil, tepat sasaran, tidak membuka ruang bagi mafia BBM, dan antrean panjang ini harus segera diakhiri,” pungkas Elpisina.
Penulis : Erick
Editor : Rach Alida


