Komisi VII: RUU JBB Harus Buka Akses Kredit UMKM Tanpa Sertifikat Tanah

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak (RUU JBB) membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meminta stok barang, piutang usaha, mesin produksi, hingga kendaraan operasional dapat diakui sebagai objek jaminan kredit, sehingga UMKM tidak selalu bergantung pada sertifikat tanah atau bangunan.
“Banyak UMKM memiliki usaha sehat, omzet berjalan, dan pelanggan tetap, tetapi kesulitan mendapatkan kredit karena tidak memiliki sertifikat tanah. Padahal, mereka punya aset produktif seperti barang dagangan, piutang, mesin produksi, hingga kendaraan operasional yang bisa dijadikan jaminan,” ujar Kaisar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, ketergantungan pada agunan tanah dan bangunan menjadi salah satu hambatan UMKM mengakses pembiayaan formal. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha terpaksa mencari modal melalui rentenir maupun pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.
Karena itu, RUU JBB perlu memberikan kepastian hukum atas penggunaan stok barang dan bahan baku sebagai jaminan tanpa harus diserahkan kepada kreditur. Piutang usaha juga perlu dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan modal kerja.
“Prinsipnya, aset yang digunakan untuk mencari nafkah harus bisa menjadi akses untuk mendapatkan modal. Dengan begitu, UMKM bisa mengembangkan usaha tanpa harus memiliki tanah terlebih dahulu,” tegasnya.
Kaisar juga mengingatkan agar kemudahan pembiayaan diimbangi perlindungan bagi debitur kecil. Proses pendaftaran jaminan harus sederhana, murah, dan bisa dilakukan secara digital. Selain itu, diperlukan standar penilaian aset yang transparan serta mekanisme restrukturisasi dan eksekusi jaminan yang adil agar UMKM tidak dirugikan.
“Jangan sampai kemudahan kredit justru membuat UMKM menjadi korban. Penarikan barang jaminan harus mengikuti prosedur dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang,” ujarnya.
Kaisar memastikan Komisi VII akan mengawal pembahasan RUU JBB bersama pemerintah, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian UMKM. Ia berharap regulasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi pedagang pasar, perajin, hingga pelaku usaha di desa, bukan hanya perusahaan besar.
Penulis: Romadhon
Editor: Rach Alida


