|  | 

Berita Nasional

PKB Habib Syarief Kecam Guru Paksa Periksa Pakaian Dalam Siswi SMPN 21 Surabaya

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, mengecam keras dugaan tindakan seorang guru di SMPN 21 Surabaya yang memaksa memeriksa area privat siswi dengan meminta mereka menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi.

Menurut Habib Syarief, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk dalih menegakkan kedisiplinan dan kejujuran siswa. Sebab, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat yang justru merampas kehormatan, privasi, dan otonomi tubuh mereka.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tidak ada satu pun alasan kedisiplinan yang membenarkan tindakan memeriksa area privat tubuh anak secara paksa. Ini bukan metode pendidikan, melainkan tindakan yang berpotensi melanggar hak dan martabat anak,” tegas Habib Syarief.

Ia memahami bahwa sekolah memiliki tanggung jawab menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan beribadah. Namun, tujuan pendidikan yang baik harus ditempuh melalui cara-cara yang mendidik, manusiawi, dan menghormati hak peserta didik.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan trauma psikologis, rasa malu, serta menghilangkan kepercayaan siswa terhadap guru dan lingkungan sekolah.
Habib Syarief mengapresiasi langkah awal pihak sekolah yang telah memberikan surat peringatan kepada guru yang bersangkutan. Namun, ia mengingatkan agar penyelesaian kasus ini tidak berhenti pada teguran administratif.

“Persoalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya melihatnya sebagai kesalahan individu, sementara aspek pengawasan, standar operasional, dan pemahaman guru tentang perlindungan anak justru luput dari perhatian,” ujarnya.

Untuk itu, Habib Syarief mendorong empat langkah perbaikan. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pendisiplinan di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus melakukan evaluasi dan memastikan adanya pedoman yang tegas untuk mencegah praktik pendisiplinan yang melanggar privasi dan hak fisik peserta didik.

Kedua, menjamin pemulihan psikologis korban. Ia meminta dinas terkait memfasilitasi pendampingan psikologis profesional bagi siswi yang terdampak. Pemulihan kondisi mental dan rasa aman korban harus menjadi prioritas, bukan sekadar pemberian sanksi kepada guru.

Ketiga, memperkuat pelatihan disiplin positif bagi tenaga pendidik. Guru perlu mendapatkan pembinaan mengenai psikologi perkembangan anak dan remaja, komunikasi empatik, serta metode pendisiplinan tanpa kekerasan. Ketika terdapat dugaan ketidakjujuran siswa, penyelesaiannya harus melalui pendekatan dialogis dan edukatif.

Keempat, merevitalisasi fungsi Bimbingan dan Konseling (BK). Ruang BK harus menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan tanpa rasa takut dihakimi atau dipermalukan. Dengan demikian, kejujuran dapat tumbuh dari kesadaran, bukan karena tekanan dan intimidasi.

"Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus membangun karakter dengan menghormati martabat manusia. Pendidikan sejati menyentuh hati, bukan menghakimi raga," tegasnya.

Penulis: Dery
Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.