Komisi III Hasbi: BNN dan BPOM Harus Perjelas Mekanisme Pengawasan Cairan Likuid pasca Fatwa Haram Vape

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera memperjelas mekanisme pengawasan serta penindakan terhadap peredaran cairan rokok elektrik atau vape di masyarakat.
Desakan ini disampaikan menyusul diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026 lalu, yang menetapkan hukum haram atas penggunaan, penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik.
Menurut Hasbi, sapaan akrab Hasbiallah Ilyas, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut menjadi momentum krusial bagi negara untuk hadir lebih tegas dalam melindungi generasi muda. Selain pertimbangan kemudaratan kesehatan secara umum, celah peredaran cairan vape saat ini dinilai sangat rentan disusupi zat-zat berbahaya dan narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances/NPS).
"Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 sudah memberikan rambu moral dan keagamaan yang sangat jelas mengenai mudarat vape. Kini, giliran instrumen negara yang harus bergerak cepat. Sebagai mitra kerja di Komisi III, saya meminta BNN bersama BPOM memperjelas pembagian wewenang serta memperketat pengawasan hulu hingga hilir terhadap komposisi cairan likuid yang beredar bebas di pasaran," ujar Hasbi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I ini menyoroti bahwa selama ini masih terdapat area abu-abu dalam pengawasan standar keamanan kandungan kimia dalam cairan vape. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh sindikat peredaran gelap narkoba untuk mengemas narkotika cair ke dalam botol vape yang sulit dideteksi secara kasat mata.
"Jangan sampai ada lagi tumpang tindih kewenangan atau celah hukum yang membuat peredaran cairan ilegal lolos dari pantauan. BPOM harus memastikan standarisasi dan izin edar bahan kimia yang digunakan, sementara BNN wajib mengintensifkan intelijen dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan likuid mengandung narkotika," tegas Ketua DPW PKB DKI Jakarta tersebut.
Hasbi juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk bersinergi dengan BNN dan BPOM dalam melakukan operasi pengawasan di tingkat distributor maupun gerai ritel. Ia menekankan bahwa perlindungan masyarakat dari bahaya zat adiktif harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen Fraksi PKB dalam menjaga ketahanan kesehatan dan moral generasi bangsa.
"Sinergi antarlembaga menjadi kunci. Fatwa ulama sudah turun sebagai peringatan keras, maka regulasi dan pengawasan di lapangan tidak boleh kendur demi menyelamatkan masa depan anak-anak muda kita," tegasnya.
Penulis: Ricky Thoricky
Editor: Khafidlul Ulum


