TKA Susulan, Kadafi PKB: Jangan Biarkan Karhutla Merampas Hak Pendidikan Anak
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, meminta pemerintah memastikan hak pendidikan puluhan ribu peserta didik di Kalimantan Tengah tetap terlindungi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengingatkan, bencana lingkungan tidak boleh membuat anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang setara, termasuk dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada pelaksanaan TKA bagi anak-anak yang terdampak Karhutla. Mereka sudah menghadapi dampak karhutla yang mengganggu aktivitas dan kesehatan, jangan sampai kemudian kehilangan kesempatan mengikuti asesmen secara optimal. Negara harus hadir memastikan hak pendidikan mereka tetap terlindungi,” tegas Kadafi di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 36.999 peserta didik dari 589 satuan pendidikan di Kalimantan Tengah dijadwalkan mengikuti TKA susulan. Pelaksanaan asesmen pada jadwal utama sebelumnya terkendala dampak karhutla yang mengganggu aktivitas pendidikan di wilayah tersebut.
Menurutnya, kebijakan pelaksanaan TKA susulan harus menempatkan kepentingan dan keselamatan peserta didik sebagai pertimbangan utama. Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian agenda asesmen, tetapi juga harus memastikan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa benar-benar memungkinkan untuk mengikuti ujian. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu memastikan lokasi pelaksanaan ujian berada dalam kondisi aman dan tidak terpapar asap dengan tingkat pencemaran udara yang membahayakan.
“Jangan memaksakan pelaksanaan asesmen jika kondisi lingkungan belum aman bagi kesehatan anak-anak. Keselamatan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan siswa benar-benar siap secara fisik dan psikologis sebelum mengikuti TKA susulan,” ujarnya.
Legislator asal Lampung ini juga meminta Kemendikdasmen memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan untuk menjamin kesiapan teknis pelaksanaan asesmen. Hal itu mencakup ketersediaan ruang ujian yang layak, perangkat asesmen, jaringan internet, tenaga pengawas, serta mekanisme penanganan apabila terjadi gangguan selama ujian berlangsung.
Selain kesiapan teknis, ia menekankan pentingnya menjaga standar dan kualitas pelaksanaan TKA susulan. Peserta didik yang terdampak bencana harus memperoleh perlakuan dan kesempatan yang setara dengan siswa yang telah mengikuti asesmen pada jadwal utama. Jangan sampai perbedaan waktu pelaksanaan maupun kondisi pascabencana memengaruhi objektivitas hasil asesmen. “Anak-anak yang terdampak bencana tidak boleh dirugikan oleh keadaan yang berada di luar kendali mereka. Pemerintah harus menjamin standar pelaksanaan dan penilaian tetap adil sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama,” katanya.
Kadafi mendorong pemerintah membangun mekanisme pendidikan tanggap darurat yang lebih kuat. Menurutnya, pengalaman di Kalimantan Tengah harus menjadi evaluasi agar sistem pendidikan nasional memiliki protokol yang jelas ketika menghadapi bencana, baik karhutla, banjir, gempa bumi, maupun bencana lainnya. Kadafi berharap pelaksanaan TKA susulan bagi puluhan ribu peserta didik di Kalimantan Tengah dapat berlangsung aman, lancar, dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan dampak bencana di sektor pendidikan tidak cukup diukur dari terlaksananya ujian, tetapi juga dari terjaminnya hak, keselamatan, dan masa depan anak-anak.
“Bencana tidak boleh merampas masa depan anak-anak kita. Dalam kondisi sesulit apa pun, negara harus memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesempatan yang setara untuk meraih masa depannya,” pungkasnya.
Penulis: Restu
Editor: Rach Alida
