Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat, Sudjatmiko Desak Pengembang Besar Patuhi Hunian Berimbang
BANDUNG – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pengembang perumahan. Salah satu langkah penting yang harus dijalankan adalah menegakkan ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Hal tersebut disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan penyediaan hunian berimbang di kawasan Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sudjatmiko, persoalan penyediaan rumah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius. Program 3 Juta Rumah per tahun merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sebesar 9,64 juta rumah tangga. Selain itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan tidak dapat hanya diselesaikan melalui pembangunan rumah komersial. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengembang swasta, hingga sektor pembiayaan, untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” tegas Sudjatmiko.
Menurutnya, ketentuan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif bagi pengembang, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pasar komersial, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Ia menjelaskan, konsep hunian berimbang tidak harus diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang juga dapat menerapkan skema pembangunan secara vertikal, sehingga terdapat fleksibilitas dalam memenuhi komposisi hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sudjatmiko memahami bahwa pembangunan perumahan dalam skala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Bahkan, pengadaan tanah atau land bank membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah dan pengembang perlu membangun komunikasi serta mencari skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha pengembang.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang melalui pengembangan kawasan komersial. Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan rumah sederhana.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi agar kewajiban hunian berimbang tidak dipandang sebagai beban semata oleh pengembang. Sebaliknya, ketentuan tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan perumahan sejak awal.
Sudjatmiko juga menekankan pentingnya komitmen bersama. Pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang, sementara pengembang juga harus memiliki tanggung jawab dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ungkapnya.
Menurut Sudjatmiko, penegakan aturan hunian berimbang juga penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang lebih inklusif. Tanpa implementasi aturan yang konsisten, penyediaan rumah sederhana berpotensi semakin sulit karena pengembang cenderung lebih tertarik pada segmen pasar komersial yang memberikan keuntungan lebih besar.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.
“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” pungkasnya.
