Negara Jangan Abai! Jangan Sampai Rakyat Terlantar karena PBI BPJS Kesehatan
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah tidak abai terhadap persoalan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, jangan sampai kebijakan pemutakhiran data justru mengakibatkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Menurut Ninik, pembenahan dan pemutakhiran data penerima PBI memang diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan prinsip kemanusiaan.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru menjadi korban persoalan administrasi. Mereka membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan, bukan dipersulit dengan status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif. Negara harus hadir, jangan abai terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jaminan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Karena itu, kebijakan penyesuaian data PBI tidak boleh dilakukan tanpa memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat yang masih benar-benar membutuhkan bantuan.
Ninik juga menyoroti risiko yang dapat dialami pasien dengan penyakit kronis maupun pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti penderita gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi, serta masyarakat yang memerlukan tindakan medis segera.
“Bagaimana jika ada pasien yang harus menjalani cuci darah atau kemoterapi, tetapi kepesertaan PBI-nya tiba-tiba tidak aktif? Jangan sampai mereka kehilangan akses pengobatan karena persoalan administrasi. Ini menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar persoalan angka dan data,” ujarnya.
Ia meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kesalahan pendataan.
Selain itu, mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan PBI harus dipermudah, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan dan membutuhkan penanganan medis segera. Pemerintah harus memastikan proses tersebut cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit.
“Jangan sampai rakyat miskin harus mengurus berbagai persyaratan ketika sedang berjuang melawan penyakit. Pemerintah harus memiliki mekanisme respons cepat. Jangan menunggu ada masyarakat yang terlantar atau kondisi pasien semakin memburuk baru kemudian dilakukan penanganan,” tegasnya.
Ninik menekankan bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan nasional tidak boleh hanya diukur dari akurasi data dan efisiensi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
“Prinsipnya sederhana, jangan sampai ada masyarakat yang sakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan karena tidak mampu membayar. Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Jangan korbankan keselamatan masyarakat atas nama pembenahan administrasi,” pungkasnya.
