Jelang Muktamar NU, Prof Hanief: Ketum PBNU Harus Miliki Program Konkret, Bukan Mengawang-awang
JAKARTA – Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua PBNU, Prof. Hanief Saha Ghafur, menilai Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai manajer transformatif untuk menjawab tantangan organisasi yang semakin besar dan kompleks.
Menurut Hanief, NU tidak pernah kekurangan figur maupun ulama yang layak memimpin. Namun, organisasi sebesar NU membutuhkan kemampuan manajerial yang mampu menggerakkan perubahan secara nyata.
"NU kaya akan calon pemimpin dan ulama besar. Yang masih dibutuhkan adalah lebih banyak manajer yang mampu menggerakkan organisasi menuju transformasi," ujar Hanief.
Ia mengibaratkan NU sebagai seekor gajah yang semakin besar. Ketika masih kecil, organisasi bergerak lincah, tetapi seiring membesarnya organisasi, diperlukan sistem manajemen yang lebih adaptif agar tetap mampu bergerak cepat menghadapi perubahan zaman.
Hanief menegaskan bahwa tuntutan saat ini bukan hanya pergantian kepemimpinan, melainkan transformasi organisasi secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, manajemen, hingga kebijakan yang berorientasi pada masa depan.
Karena itu, ia mendorong agar setiap calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar mendatang menyampaikan visi, program, target, serta indikator keberhasilan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, pemilihan pemimpin harus diukur dari kapasitas, kompetensi, serta gagasan membangun NU.
"Publik NU berhak mengetahui calon akan membawa NU ke mana, program apa yang akan dijalankan, targetnya apa, dan bagaimana mengukurnya. Jangan sampai setelah terpilih baru menyusun visi. Program harus konkret, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan," katanya.
Hanief mengingatkan bahwa organisasi yang strategis adalah organisasi yang berorientasi pada masa depan. Ia menilai program-program yang terlalu normatif, seperti menjadikan NU pusat peradaban dunia tanpa peta jalan yang jelas, hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi.
"Program harus memiliki rencana aksi, target waktu, indikator keberhasilan, dan sumber daya yang jelas. Kalau hanya berhenti pada seminar atau wacana, organisasi tidak akan bergerak," tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya energi PBNU yang selama ini banyak tersita untuk mengurus persoalan internal organisasi, sehingga ruang bagi program-program transformasi menjadi terbatas.
Untuk memperkuat tata kelola organisasi, Hanief mengusulkan pembentukan Majelis Tahkim di lingkungan PBNU sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang, mulai dari PCNU, PWNU hingga PBNU. Dengan demikian, persoalan organisasi tidak seluruhnya menumpuk di tingkat pusat.
Selain itu, Hanief mengusulkan penyusunan regulasi internal yang lebih kuat, seperti Peraturan Perkumpulan tentang Etika dan Perilaku Pengurus serta Peraturan tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik agar disiplin organisasi dapat ditegakkan secara konsisten.
Ia juga mendorong penyusunan Rencana Induk Pengembangan NU untuk jangka panjang yang menjadi pedoman seluruh kepengurusan, layaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Yang paling penting bukan siapa calonnya, tetapi apakah calon tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. NU membutuhkan arah yang jelas, tata kelola yang kuat, dan kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda transformasi demi kemajuan organisasi dan bangsa," tegas Prof Hanief.
Penulis: Khafidlul Ulum
