El Nino Menguat hingga 2027, Usman Husin PKB Desak Operasi Hujan Buatan di Wilayah Timur
JAKARTA– Indonesia bersiap menghadapi ancaman krisis iklim ekstrem setelah fenomena El Nino dilaporkan menguat dengan peluang intensitas mencapai 98 persen. Menanggapi alarm bahaya tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak pemerintah segera meluncurkan langkah mitigasi darurat guna mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem yang diproyeksikan bergulir hingga Mei 2027.
Siklus kering ini tercatat sudah mulai melanda sejak Mei 2026. Usman mewanti-wanti agar kementerian terkait tidak lambat bergerak mengingat dampak El Nino kali ini berpotensi memicu kerugian ekonomi masif di sektor pangan.
"Peluang El Nino ekstrem sudah di depan mata, mencapai 98 persen. Pemerintah jangan menunggu sampai hutan terbakar dan sawah retak-retak baru sibuk bertindak. Mitigasi harus dimulai dari sekarang secara terukur dan terkoordinasi," lugas Usman Husin di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Legislator asal NTT ini memberikan catatan khusus agar pemerintah memprioritaskan wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang secara geografis paling rentan mengalami penurunan curah hujan drastis. Dua sektor utama yang wajib diselamatkan adalah cadangan air bersih domestik dan pasokan air untuk irigasi pertanian rakyat.
Sebagai langkah konkret di hulu, legislator PKB ini mendorong optimalisasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau operasi hujan buatan untuk mengisi penuh kapasitas waduk, embung, dan daerah tangkapan air sebelum puncak kekeringan tiba.
"Strategi modifikasi cuaca wajib dimaksimalkan di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Kerahkan teknologi untuk mengamankan cadangan air di embung dan bendungan. Ini adalah benteng pertahanan pertama kita melawan kekeringan berkepanjangan," tegasnya.
Di sektor hilir, Usman mengusulkan percepatan proyek infrastruktur pipanisasi darurat. Skema ini dilakukan dengan menarik jaringan pipa langsung dari sumber air terdekat menuju hamparan lahan pertanian subur yang mulai kesulitan memperoleh pasokan air.
Langkah taktis ini dinilai mendesak demi melindungi modal produksi yang sudah dikeluarkan petani untuk membeli benih dan pupuk, sekaligus membentengi ketahanan pangan nasional dari ancaman gagal panen (puso).
“Petani sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan modal besar untuk mengolah lahan. Jangan sampai kerja keras mereka berujung pada kebangkrutan hanya karena negara terlambat mengantisipasi iklim. Jika produksi pangan jatuh, harga komoditas di pasar melonjak, dan masyarakat luas yang akan menanggung akibatnya,” pungkas Usman.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
