Ratna Juwita: Damai AS-Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh Harga BBM Turun!
JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyambut positif langkah perdamaian yang ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi stabilitas geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia.
Ratna menilai, meredanya ketegangan antara kedua negara berpotensi mengurangi tekanan terhadap pasar energi internasional yang selama beberapa waktu terakhir mengalami volatilitas akibat konflik geopolitik.
"Setiap kali terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, harga minyak dunia hampir selalu merespons dengan kenaikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga langsung membebani masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, setiap langkah menuju perdamaian tentu patut diapresiasi," ujar Ratna di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Namun demikian, Ratna mengingatkan bahwa kesepakatan damai tersebut tidak serta-merta menjamin harga minyak dunia akan langsung turun secara signifikan dan bertahan dalam jangka panjang. Pasar energi global dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kebijakan produksi negara-negara eksportir, kondisi ekonomi dunia, hingga dinamika permintaan dan pasokan energi.
"MoU ini memang dapat meredakan sentimen negatif pasar dan berpotensi menahan laju kenaikan harga minyak. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada perkembangan global. Ketahanan energi nasional harus dibangun dari dalam negeri dengan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan," katanya.
Ratna menegaskan bahwa pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat strategi stabilisasi energi nasional. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik, mempercepat pembangunan infrastruktur energi, serta memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada impor.
"Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Ketika harga minyak naik, APBN tertekan dan masyarakat ikut menanggung dampaknya. Sebaliknya, ketika situasi global mulai membaik, pemerintah harus memanfaatkan ruang tersebut untuk memperkuat cadangan energi nasional dan mempercepat reformasi sektor energi," tegas Ratna.
Lebih lanjut, Ratna juga mendorong pemerintah untuk memperkuat cadangan strategis minyak nasional agar Indonesia memiliki bantalan yang cukup ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga di pasar internasional.
"Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif. Kita memerlukan cadangan energi yang kuat, diversifikasi sumber energi, dan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak geopolitik dunia," katanya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Ratna menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar mampu memberikan kepastian pasokan, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
"Perdamaian internasional tentu membawa harapan baik bagi pasar energi global. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menerjemahkan momentum tersebut menjadi kebijakan konkret yang melindungi masyarakat, menjaga daya beli, dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia," pungkasnya.
