Populasi Menyusut, Fraksi PKB Desak Perlindungan Menyeluruh Satwa Liar
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keberlangsungan satwa liar yang kian terancam punah. Hal tersebut disampaikan Kapoksi Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, saat menerima audiensi Advokat & Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia (APKSLI) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Jaelani menyatakan bahwa perlindungan terhadap spesies seperti Badak Jawa di Ujung Kulon, Anoa di Sulawesi, dan Orang Utan di Kalimantan sangat krusial demi menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, penyusutan habitat dan ancaman kepunahan memerlukan upaya konservasi yang menyeluruh dari negara.
"Kami mendukung upaya APKSLI. Harus ada langkah bersama untuk memastikan komitmen negara dalam melindungi satwa liar agar tidak punah. Ini bukan hanya soal Badak Jawa, tapi juga Anoa dan Orang Utan yang habitatnya terus menyusut," ujar Jaelani, Kamis (9/4/2026).
Dalam audiensi tersebut, Pendiri APKSLI, Nanda P. Nababan, menyoroti dugaan kelalaian Kementerian Kehutanan dalam proses translokasi yang mengakibatkan kematian satu ekor Badak Jawa bernama Musofa. APKSLI mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada pelestarian habitat alami dibandingkan pemindahan satwa. Selain masalah habitat, perburuan liar bersenjata api di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menjadi ancaman serius.
Berdasarkan fakta persidangan di PN Pandeglang, tercatat 13 ekor Badak Jawa jantan dibunuh untuk diambil culanya, yang dihargai Rp500 juta hingga Rp700 juta di pasar gelap. Data SE Dirjen KSDAE Nomor 03 Tahun 2023, populasi Badak Jawa kini hanya tersisa 76 ekor, jumlah yang semakin kritis setelah adanya laporan kematian akibat perburuan tersebut.
Merespons temuan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Saadah, menyatakan akan membawa isu ini ke tingkat yang lebih serius. "Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kami akan menindaklanjuti hasil audiensi ini melalui pembahasan internal Komisi IV dan mendorongnya menjadi agenda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mendatang," pungkas Rina.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
