Tambang Ilegal Kawasan Hutan Marak, Komisi IV DPR Desak Sanksi Tanpa Toleransi
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Sa’adah, menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal di kawasan hutan merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak pemerintah untuk menegakkan sanksi hukum secara tegas, menyeluruh, dan konsisten guna memberikan efek jera.
“Penegakan hukum di kawasan hutan tidak boleh setengah-setengah. Pencabutan izin harus dibarengi sanksi pidana, sanksi ekonomi, serta kewajiban pemulihan ekologis,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Dia menyoroti data Kementerian Kehutanan yang mencatat adanya 191.790 hektare tambang ilegal di dalam kawasan hutan dari total luas area pertambangan sebesar 296.807 hektare. Sementara itu, hanya sekitar 105.017 hektare yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). “Ini jelas pelanggaran hukum. Pemerintah tidak boleh beri ruang tolerasi terhadap perusahaan atau individu yang menyalagunakan izin penggunaan kawasan hutan,” tegasnya.
Legislator asal Jawa Barat ini menilai luasnya indikasi tambang ilegal menunjukkan persoalan yang bersifat sistemik. Ia mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan aparat penegak hukum agar tidak ada lagi ruang pembiaran.
“Tambang ilegal bukan hanya merusak hutan, tetapi juga merampas hak negara dan meninggalkan beban ekologis jangka panjang. Negara tidak boleh kalah,” tegasnya.
Selain pertambangan, Rina juga menyinggung lemahnya kontrol negara atas kawasan hutan produksi, termasuk di areal kelola PT Inhutani I. Ia mengungkap pola berbahaya di mana kawasan hutan dikuasai secara ilegal, namun kemudian diproses menuju legalisasi melalui revisi tata ruang.
“Pola ini sistemik dan tidak boleh dibiarkan. Persoalan utamanya adalah hilangnya kontrol negara atas kawasan hutan yang sah secara hukum,” tambah Rina.
Sebagai langkah konkret, Rina mendorong dilakukannya audit forensik berbasis spasial dan hukum lintas kementerian. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat, status legalitas lahan, serta menghitung potensi kerugian negara.
Menurutnya, penertiban tegas adalah prasyarat utama untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan Indonesia. "Ketegasan negara adalah kunci utama agar hutan tetap lestari dan berkeadilan," pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
