Pemerintah Luncurkan Insentif Fiskal, Komisi XI Minta Diiringi Kemudahan Regulasi
JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, mendukung langkah pemerintah meluncurkan berbagai insentif fiskal untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia menilai kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan dan penyederhanaan regulasi agar berdampak optimal.
“Kami mendukung peluncuran insentif fiskal sebagai upaya mendorong perekonomian. Namun insentif fiskal bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Perbaikan regulasi menjadi kunci agar stimulus fiskal benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Tommy Kurniawan di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Pemerintah sebelumnya meluncurkan sejumlah kebijakan fiskal, antara lain pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta di sektor tertentu pada 2026, insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi, serta berbagai dukungan bagi UMKM dan industri padat karya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Tommy mengatakan insentif fiskal seperti keringanan pajak penting sebagai stimulus jangka pendek. Namun tanpa kemudahan regulasi, dunia usaha, khususnya UMKM dan industri padat karya, masih akan menghadapi hambatan struktural yang menghambat ekspansi dan penciptaan lapangan kerja. “Sebagaian besar pelaku usaha di tanah air kerap mengeluhkan perubahan regulasi yang memicu ketidakpastian usaha. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Dia menilai, tantangan utama perekonomian nasional masih terletak pada regulasi yang berbelit, terutama dalam proses perizinan usaha yang melibatkan banyak instansi dan memerlukan waktu serta biaya tinggi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat masuknya investasi dan pengembangan usaha. “Penyederhanaan regulasi tidak hanya akan memperkuat dampak insentif fiskal, tetapi juga mendorong peningkatan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional,” katanya.
Komisi XI, kata Tommy mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga serta memastikan kebijakan deregulasi diterapkan secara konsisten hingga ke daerah. Pemerintah juga diminta melakukan pengawasan agar tidak terjadi praktik yang mempersulit perizinan usaha di lapangan.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
