Komisi VII Minta Transformasi Subsidi Energi Tak Buru-buru, Ratna: Program Satu Data Tidak Jelas Progresnya
JAKARTA - Pemerintah bersiap melakukan perubahan pengalihan sistem penerimaan subsidi energi ( Transformasi Energi ) di tahun depan . Atas dalih efektivitas penerimaan subsidi lebih tepat sasaran, DPR RI justru mengkhawatirkan rencana tersebut membuat semakin banyak masyarakat yg berhak tidak mendapatkan manfaat subsidi.
Pasalnya, alih skema subsidi yang semula berdasarkan pada komoditi akan dialihkan langsung kepada target penerima, belum memiliki basis data yang lengkap. Hal ini diungkap anggota komisi VII DPR, Ratna Juwita Sari, saat rapat dengan Kemenkeu di DPR, Senayan, kamis (10/06/21)
"Bagaimana bisa tepat sasaran kalau hari ini saja persoalan data belum clear? Bahkan kemarin saat rapat di banggar, koordinator program satu data yang ditunjuk pemerintah pun belum jelas menyampaikan progres programnya sampai mana. Maka kami harap pemerintah tidak terburu-buru dalam hal ini," terang Ratna.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan transformasi subsidi energi agar diterima langsung oleh masyarakat. Subsidi yang selama ini ada, seperti subsidi BBM, listrik, dan elpiji, nantinya akan diberikan langsung kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan beserta bantuan sosial lainnya.
Bagi Ratna, semangat pemerintah mengefektifkan subsidi lebih tepat sasaran adalah hal yang harus didukung demi pemerataan keadilan. Namun, tanpa basis data yang jelas, transparan dan teraudit dg jelas lanjutnya, tranformasi subsidi energi bisa menjadi penyaluran subsidi tanpa sasaran.
"Kalau di tengah kondisi sulit ini, tiba-tiba subsidi yang ada selama ini dialihkan formulasi distribusinya, tentu jelas menambah beban kehidupan masyarakat yang seharusnya menerimanya," imbuh anggota FPKB dapil Jatim IX.
Selain persoalan program satu data yang dikritisnya, Ratna juga mengingatkan pemerintah tidak hanya berpikir atas asumsi-asumsi teoritis dalam mengatur kebijakan subsidi anggaran. "Tujuan utama anggaran subsidi ialah semata untuk mensejahterakan masyarakat. Sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan hati nurani dalam mengambil kebijakan tranformasi subsidi energi ini," pungkasnya.
