Komisi III Minta Evaluasi Penyerapan Anggaran di BNN
JAKARTA - Komisi III DPR RI mengkritisi penyerapan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang belum maksimal. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, menurut anggota Komisi III FPKB Heru Widodo, perlu dievaluasi serius.
"Sebagaimana terlampir dalam laporan bulan ini, saya melihat penyerapan anggaran BNN yang masih sekitar 28 persen. Angka penyerapan tersebut sangat rendah dibanding LPSK dan juga BNPT. Jadi perlu evaluasi serius di kelembagaannya," ujar Heru saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senayan, kamis (03/05/21).
Masih maraknya peredaran narkoba di Indonesia, sambung Heru, harus diminimalisir dengan performa kinerja BNN yang lebih baik. "Peredaran narkoba dengan bandar besar terjadi lewat lintas negara, maka BNN perlu juga meningkatkan perangkat pengawasan yang lebih memadai dan canggih," imbuhnya.
Heru menegaskan, semangat pemberantasan narkotika adalah semangat bersama semua elemen bangsa. Sebab itu, Ia pun mengapresiasi beberapa program unggulan BNN yang aplikatif baik dari sisi pencegahan dan penguatan pengawasan peredaran narkoba.
"Sebab saya melihat BNN punya beberapa program yang menarik dan aplikatif, maka apabila BNN perlu dukungan anggaran, tentu menjadi kewajiban kita mendukung program tersebut. Catatan saya, jangan sampai program ini telah kita dukung tapi tidak maksimal dalam penyerapannya," tukas legislator asal dapil Kalsel II itu.
