Komisi V Minta Mendes Naikan Anggaran BUMDES
JAKARTA - Komisi V DPR RI berharap kementerian Desa, Transmigrasi, Daerah Tertinggal terus melakukan percepatan untuk memajukan daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikan anggota komisi V Fraksi PKB DPR RI, Irmawan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dan mitra kerja Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal di gedung DPR RI, Jakarta, selasa, (19/11).
Irmawan menyampaikan saat ini masih ada 60 kabupaten dan kota yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Menurutnya harus ada kebijakan dan inovasi program.
"Ini rapat perdana, Pak Menteri telah menyampaikan rencana kerjanya dengan baik. Saya berharap, Pak Halim segera merealisasikan inovasi-inovasinya untuk segera menaikkan 60 daerah kategori tertinggal ini menjadi daerah mandiri," terang legislator asal dapil Aceh I ini.
Selain itu, Irmawan juga menilai, inovasi yang harus dilakukan kementerian desa juga bisa lebih memudahkan aturan-aturan admistratif terkait program BUMDes. Aturan administrasi tersebut, katanya lagi, terlalu rumit untuk memaksimalkan program BUMDes. "Apalagi besaran anggaran BUMDes saat ini relatif kecil".
"Anggaran BUMDES itu hanya antara 50-100 juta. Saya harap ada peningkatan anggaran dan penyesuaian aturan administrasi agar penguatan potensi ekonomi yang di desa ini bisa lebih berkembang," tukasnya.
