Kebijakan Pembangun Pertanian Perlu Sinergi Antar Kementerian
JAKARTA - Memajukan pembangunan pertanian Indonesia memang tidak bisa hanya mengandalkan kementerian semata. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam, dalam acara diskusi publik bertajuk "Mengawal Kebijakan Pembangunan Pertanian Jokowi-Makruf Amin, rabu (18/09).
"Pembangunan pertanian tidak bisa mengandalkan anggaran di kementerian pertanian. Tapi harus kerjasama dan bersinergi antar kementerian dan semua pihak," terangnya.
Ibnu mencontohkan dalam hal pembangunan bendungan. Menurutnya pembangunan bendungan belum komprehensif yang juga berdampak pada pengembangan pertanian.
Meski demikian, Ibnu menegaskan bahwa secara regulasi kebijakan pertanian sudah cukup memadai. "Asal diterapkan secara maksimal, regulasi yang ada juga cukup memadai. Termasuk juga subsidi pupuk," imbuhnya lagi.
Bahkan, melalui regulasi baru tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, para petani telah mendapatkan proteksi dari kriminalisasi.
"Seperti kemarin ramai berita tentang petani yang menemukan benih baru dan kemudian dilaporkan sebagai produk baru."
"Nah adanya regulasi baru ini, petani boleh menggunakan, memasarkan, produk pertanian seperti benih dan pupuk yang dibuatnya asal disertifikasi dan dalam sekum kabupaten," jelasnya.
