Marwan Dasopang Pimpin RDPU Panja RUU Kekerasan Seksual
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Keagamaan. Diantaranya MUI, PGI, dan Walubi) serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Adapun agenda Rapat tersebut adalah mendengar masukan atas RUU ttg Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).
RDPU dibuka pukul 10:45 WIB dan berlangsung hingga 12.00 WIB.
"Sebagaimana kebiasaan rapat komisi 8 sblm memulai rapat kita berdoa bersama sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita di Sulteng (Sulawesi Tengah)," ucap wakil rakyat dapil Sumatera Utara II ini.
Agenda RDPU ini hanya mendengarkan masukan dari seluruh mitra Komisi 8. "Sebagai mitra dari kita ini kita harapkan bisa memberikan masukan yg baik."
Masukan tersebut, ujar Marwan diminta berkaitan dengan paradigma yang dibangun sesuai dari filosofis dan sosiologis.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi baik pembahasan ini. Menurutnya secara filosofis RUU P-KS diperlukan karena belum ada UU yang mengatur secara spesifik tentang kekerasan seksual.
"Secara sosiologis kasus kekerasan seksual yg masih tinggi di Indonesia, maka, RUU P-KS ini tidak boleh bersifat multitafsir."
MUI menyetujui adanya peraturan ini tetapi harus dirumuskan dengan hati-hati agar tidak menabrak UU yg lain.
Sementara itu, KUPI mengatakan secara nyata kita hanya memikirkan pemidanaannya saja bukan kepada pencegahannya. "Kita masih sering menyamakan antara pemerkosaan dengan zina, karena biasanya dengan pemerkosaan itu lalu si wanita hamil dan karena kehamilannya ini biasanya dikatakan sebagai zina, perempuan menjadi pelaku."
KUPI mendukung RUU ini menjadi UU dengan catatan definisinya harus diperkecil.
Sementara itu, Bisri Romli Anggota Fraksi PKB mengatakan RUU ini akan menjadi sempurna dengan persetujuan dari semua stakeholder yang terlibat. "Saya rasa UU ini akan menjadi sangat sempurna sekali karena sudah ada Walubi, MUI, PGI, KUPI menyetujui ini.
Marwan Dasopang menutup RDPU pada 12:00. "Alhamdulillah semua mitra yg kita undang menyetujui RUU ini mjd UU," pungkasnya.[]
