|  | 

Berita Nasional

Cak Imin: 17 Agustus Mestinya Dimaknai Kemerdekaan Bangsa Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendukung adanya perubahan makna dari yang biasa dikenal Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hal ini dia ucapkan saat pidato dalam dialog kebangsaan terkait pelurusan sejarah kemerdekaan Indonesia.

Dialog tersebut guna meluruskan bahwa 17 Agustus 1945 mestinya dimaknai sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saya mendukung inisiatif perubahan makna hari lahir kemerdekaan negara Indonesia menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Moga-moga harapan ini benar-benar didengar dan dilaksanakan sebaiknya-baiknya dan bisa dilaksanakan nantinya oleh panitia nasional peringatan hari lahir bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum PKB itu di Nusantara V, Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 12/7/2018.

Rumusan asli kemerdekaan bangsa Indonesia itu, kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, sangat fundamental dan filosofis yaitu kemerdekaan lahir dan batin bukan hanya aspek material.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyoroti munculnya berbagai persoalan di tengah arus pasar bebas dan globalisasi tanpa batas dan nilai-nilai kebangsaan. Hal itu menurut dia memunculkan pesimisme kebangsaan sehingga masyarakat tidak percaya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski begitu, Cak Imin mendorong agar semua elemen bangsa Indonesia tetap menghormat setiap rumusan-rumusan bernegara yang telah dicetuskan oleh para pemimpin bangsa terdahulu.

“Tapi saya mengajak semuanya untuk menikmati semua rumusan-rumusan dari para pahlawan bangsa kita. Salah satunya dalam amandemen UUD 1945 yang mewajibkan 20 persen dari APBN itu diperuntukan bagi pendidikan,” ujar Cak Imin.

Selain Cak Imin, hadir pula sejumlah pakar yang menjadi pembicara antara lain KH Agus Sunyoto M.Pd (Ketua Lesbumi PBNU), A.B Kusuma (Ketua Kajian MPR), Tries Edy Wahyono (PCTA Indonesia) dan Ahmad Mansyur Suryanegara, Azmi Syahputra (Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno).[]

Related Articles