PKB Mendorong Indonesia Menjadi Kiblat Pengembangan Keuangan Syariah Dunia
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Prospek Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Global”.
Ditemui seusai membuka acara, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhqimjn Iskandar mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memimpin dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.
"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan dan perbankan syariah di dunia," ucapnya di Graha Gus Dur Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta, Jum'at, 3/11/2017.
Cak Imin -sapaan akrap Muhaimin Iskandar- menambahkan, Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi pemain inti keuangan dan perbankan syariah sangat besar. Dilihat dari jumlah pelaku industri keuangan syariah di Indonesia yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB boleh dibilang sangat banyak.
"Melihat potensi yang dimiliki Indonesia, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pengembangan keuangan syariah diharapkan turut berkonstribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif. Tantangannya masih kurangnya awareness, pemahaman dan utilitas masyarakat terhadap produk keuangan syariah," jelas Sang Pemimpin PKB itu.
Untuk itu, lanjutnya, PKB juga mendesak penguatan sinergitas kepada otoritas terkait keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI agar membuat regulasi yang efesien dan efektif untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah.
"Supaya tidak tumpang tindih maka regulasi ketiga institusi tersebut harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing," ujarnya.
Dia mencontohkan, misalnya Bank Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah tetap fokus pada kebijakan makroprudensial, begitu juga OJK yang memiliki otoritas pada kebijakan mikroprudensial-nya; dan DSN MUI yang menjaga kesyariahan segala kegiatan transaksi keuangan syariah, sehingga pada akhirnya akan mempercepat tingkat literasasi keuangan syariah di Indonesia tentunya.
"Secara khusus PKB menyambut baik gebarakan program inklusi keuangan OJK dengan mendorong pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) dengan mengikutsertakan tokoh panutan seperti para ulama pengasuh pesantren, sehingga diharapkan mampu memberdayakan serta meningkatkan akses keuangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di pesantren dan sekitarnya," pungkasnya.
Sementara itu, Kapoksi XI Fraksi PKB DPR RI Fathan Subchi yang menjadi moderator dalam diskusi tersebut mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap perkembangan, permasalahan, potensi, peluang, tantangan dan hambatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia, serta mengetahui peranan Otoitas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator dan stakeholder terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat lainnya dalam mendukung menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.
"Untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran, maka diperlukan sebuah sistem ekonomi yang inklusif, (diskusi) ini dalam rangka itu," terang Fathan.
Dalam hal ini, fathan memandang, kehadiran sistem keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang tepat. Pasalnya, sistem tersebut berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan keseimbangan dalam menggerakkan roda perekonomian.
"Jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, diperkuat dan terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia, baik untuk pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial," tendasnya.
Diskusi yang berlangsung selama 3 jam ini dihadiri oleh narasumber: Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D. (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan / DK OJK); Dr. Perry Warjiyo (Deputi Gubernur Bank Indonesia / BI); Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA (Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / MUI); Dr. Hendri Saparini (Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics / CORE). []
