Komisi X Habib Syarief Minta Wacana Reaktivasi SPP SMA Dikaji Matang, Kemendikdasmen Harus Turun Tangan
JAKARTA– Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, meminta wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK Negeri di Jawa Barat dikaji secara sangat matang. Kebijakan tersebut tidak boleh diambil secara tergesa-gesa karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau.
Habib Syarief menilai, apabila penarikan SPP di SMA Negeri kembali diterapkan, maka hal itu justru menjadi kemunduran dalam upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara.
"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas. Jangan sampai kita justru mundur dengan mengembalikan beban biaya pendidikan kepada masyarakat," ujar Habib Syarief, Jumat (17/7).
Ia memahami adanya kendala pendanaan operasional yang dihadapi sejumlah SMA/SMK Negeri di Jawa Barat. Namun, menurutnya, solusi yang diambil tidak boleh membebankan orang tua siswa.
"Banyak keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri karena pertimbangan biaya yang lebih ringan bahkan gratis. Kalau SPP kembali diberlakukan, tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan menengah," tegasnya.
Habib Syarief mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terlebih dahulu mengoptimalkan seluruh sumber pembiayaan yang tersedia, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dukungan APBD, maupun skema pembiayaan lain yang tidak membebani peserta didik.
Menurutnya, persoalan keterbatasan anggaran pendidikan di daerah tidak boleh diselesaikan dengan mengalihkan beban kepada masyarakat. Habib Syarief meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turun tangan melakukan supervisi terhadap persoalan pendanaan pendidikan di daerah, termasuk di Jawa Barat.
"Kemendikdasmen harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai setiap daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri yang akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan. Pemerintah pusat harus memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa membebani masyarakat," katanya.
Ia juga meminta Kemendikdasmen melakukan pemetaan terhadap provinsi-provinsi lain yang mengalami persoalan serupa agar dapat disiapkan solusi nasional yang lebih komprehensif.
"Kalau memang ada daerah lain yang mengalami kekurangan anggaran operasional sekolah, pemerintah pusat harus segera melakukan supervisi dan memberikan dukungan. Jangan sampai muncul gelombang pemberlakuan kembali SPP di berbagai daerah," ujarnya.
Habib Syarief berharap pendidikan dari jenjang SD hingga SMA dapat benar-benar gratis di seluruh provinsi di Indonesia. Jangan sampai kondisi ekonomi orang tua menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Penulis : Khafidlul Ulum
