Fraksi PKB Mendorong Hak Angket KKP untuk Dioalog Dengan Nelayan
JAKARTA – Sebanyak 50 orang nelayan dari Front Nelayan Beratu (FNB) berkunjung ke Fraksi Partai Kebangkian Bangsa (FPKB) DPR RI untuk menindaklanjuti penolakan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) terkait pelarangan terhadap 17 alat tangkap ikan.
Wakil Ketua Komisi IV dari FPKB, Daniel Johan yang sejak awal menyuarakan peolakan terhadap Permen-KP tersebut menuturkan peraturan tersebut masih sangat memberatkan nelayan, meskipun sudah diundur.
“Pelarangan 17 alat tangkap mulai berlaku 1 juli, meskipun diundur sampe Januari tahun depan, Tapi surat edaran dari kementerian masih memberatkan. Sehingga sebenarnya adanya pengunduran atau tidak sama itu saja,” tutrnya saat ditemui seusai berdialog dengan FNB di Ruang Rapat FPKB, Selasa 4/7.
Menurutnya, PKB akan terus mengawal para nelayan hingga mendapatkan haknya, dan mendapatkan titik temu antara nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saat ini mereka ingin berkumpul, dan meminta kepada PKB untuk memfasilitasi, ya silakan saja menggunakan ruang Fraksi, bagaimanapun DPR tetap menjadi rumah rakyat,”ujar legislator dari Kalimantan Barat tersebut.
Daniel menjelaskan, penolakan ini masih tetap sama, yaitu menolak berlakunya Permen-KP tentang pelarangan 17 alat tangkap ikan yang memberatkan para nelayan.
“Bagi mereka itu adalah hal final. Karena yang dibutuhkan bagi mereka bukan pelarangan, tetapi adalah pengaturan. Karena semua alat tangkap kalo tidak diatur akan merusak lingkungan, alat tangkap apapun itu,” tegasnya.
FPKB sendiri, lanjutnya, melakukan banyak hal. seperti mengadvokasi seluruh nelayan, menyuarakan hak-hak mereka kepada menteri dan presiden, bahkan sudah mengirimkan surat secara resmi kepada KKP. Namun, dia menambahkan, jika hal ini tidak direspon oleh KKP, pihaknya akan mendorong hak angket.
“Saat ini kita sedang mendorong hak angket. Semangatnya hanya satu, agar adanya dialog,” terangnya.
Menurtut Daniel, KKP saat ini belom melakukan dialog dengan nelayan untuk membedah semua kebijakan yang selama ini dianggap memberatkan bahkan dianggap menghancurkan perkanan nasional sesuai dengan data-data dan fakta-fakta dilapangan. Namun, hanya melakukan monolog dan pemaksaan.
Dengan dialog ini, Daniel berharap kebijakan yang tadinya menyusahkan para nelayan dapat menjadi kebijakan yang menjadikan perikanan indonesia semakin maju.
“Kita minta masukan dari para steakholder termasuk para ahli untuk mengoreksi kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan yang semula memberatkan menjadi kebijakan yang bisa membawa perikanan dan kelautan kita menjadi maju,” tukasnya.[]
