Ketau Fraksi PKB meminta Mendikbud Mengevaluasi kembali Kebijakan Full Day School
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Ida Fauziyah menilai kebijakan Menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) perlu dikaji ulang. Pasalnya, kebijakan yang memberlakukan sekolah lima hari atau Full Day School mendapatkan penolakan dari sebagian besar kalangan.
“Sangat kaget ketika gagasan itu pertama kali disampaikan oleh Mendikbud. Sebenarnya Mendikbud banyak sekali mendapatkan respons, banyak yang menolak. Kok tiba-tiba sekarang mau di implementasikan pada tahun ajaran 2017/2018,” ujarnya di Jakarta, Rabu 14/6.
Ida menyarankan agar Medikbud, Muhajir Effendi untuk melakukan jaring aspirasi secara menyeluruh. Dia menegaskan, Indonesia itu luas, bukan hanya Jakarta dan kota-kota besar seperti Surabaya. Bahkan, dengan kebijakan tersebut, Ida menyangsikan bahwa Mendikbud mempunyai data yang valid tentang sekolah-sekolah di Indonesia.
“Saya tidak tahu apakah pak menteri mempunyai data yang valid tentang keberadaan sekolah-sekolah kita. Saya kira melakukan kebijakan secara nasional dengan tanpa melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah kita, itu sangat menyedihkan. Saya berharap pak menteri melakukan evaluasi lagi tentang kebijakan ini,” ucap Legislator yang sekaligus santri tersebut.
Ida menambahkan, anak-anak yang selama ini mendapatkan asupan keagamaan dari madrasah-madrasah diniyah dan suasana baru ketika mereka pulang sekolah, kemudian bergabung di madrasah-madrasah diniyah, Dengan diberlakukannya full day school tersebut tidak akan pernah didapatkannya kembali.
“Ada suasana baru, ada kegiatan social baru yang dilakukan anak diluar jam sekolah. Nah itu tidak akan didapatkan ketika full day school itu dilakukan secara nasional,” terangnya.
Merespon berbagai penolakan tersebut, Ida Mengatakan, pihaknya akan meminta Komisi terkait untuk mengundang Medikbud dan mengevaluasi kebijakannya.
“Saya meminta Komisi X dan Komisi VIII untuk mengundang pak menteri. Saya minta kepada komisi X untuk memberikan background bagaimana kehidupan social masyarakat kita dalam memberikan edukasi, memberikan asupan bidang keagamaan,” terangnya.
Madrasah diniyah, lanjutnya, berjumlah ratusan ribu, yang selama ini sudah melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan itu dengan kegiatan Madrasah Diniyyah. Dan itu, terusnya, cukup efektif untuk melakukan penguatan revolusi mental yang dilakukan Pak Jokowi.
Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menerangkan bahwa PBNU secara resmi menolak gagasan ini. Dia menuturkan, penolakan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
“Beberapa waktu lalu disampaikan langsung kepada Pak Jokowi dan disampaikan langsung, saya kira, ke Pak Mendikbud tentang kebijakan Full Day School itu. Saya piker ketika mendapatkan masukan yang tidak hanya dari NU, Pak Menteri cukup input untuk mengambil kebijakan yang tidak melukai sebagian masyarakat kita.
“Sekali lagi kita berharap pak menteri melakukan evaluasi lagi, lihatlah Indonesia secara keseluruhan, lihatlah eksistensi madrasah-madrasah diniyah kita yang selama ini sudah mengabdikan dan memberikan pendidikan keagamaan kepada adik-adik. Dan itu cukup efektif, anak-anak mendapatkan kesempatan belajar disekolah formal, dan penguatan keagamaannya melalui madrasah diniyah,”tukasnya.
