Ketua Fraksi PKB: Negara Harus Hadir Dalam Politik Anggaran Madin dan Ponpes
JAKARTA - Ketua Fraksi partai Kebangkita Bangsa (PKB) Hj. Ida Fauziyah memberikan pengarahan dalam Diskusi Publik bertajuk Menggugat Ketidakadilan Politik Anggaran Pendidikan Bagi Madrasah Dinyah (Madin) dan Pondok Pesantren (Ponpes). Ida menilai bahwa negera belum bersikap adil terhadap pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
“Anggaran pendidikan belum adil bagi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren,” ujarnya di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 8/6.
Ida menambahkan, seharusnya Negara turut merasa prihatin dengan kondisi Madin dan Ponpes, karena pesantren sangat berperan penting dalam mengelola pendidikan keagamaan.
“Negara harus merasa tergugat dengan adanya ketidakadilan politik anggaran bagi Madrasah Diniyah dan Pesantren,” terangnya.
Menurut Mantan Ketua Fatayat NU ini, pendidikan keagamaan dikelola pesantren jauh sebelum negara mengurusi. Tapi sayangnya, sampai dengan saat ini masih menjadi anak tiri.
“Kami minta kepada Kementerian Keuangan RI berkomitmen mengubah politik anggaran yang adil untuk pendidikan madrasah dan ponpes. Mari tunjukan negara juga hadir dalam mengelola pesantren melalui politik anggaran,” tukasnya.[]
