Fraksi PKB Terima Aduan Dari Suku Koto Sumbar
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Hj. Ida Fauziyah yang menerima secara langsung Aduan persoalan perebutan kepala suku Koto, Kinali Sumatera Barat. Pemegang tampuk kekuasaan yang dipertuan Kinali, Rajo Ampe Selo Pasaman Barat sambangi Kantor Fraksi DPR RI mengingatkan kewajiban Negara memberikan perlindungan tumbuh kembangnya adat di seluruh Indonesia.
“Negera wajib hadir dan memberi perlindungan agar adat–istiadat tumbuh kembang tanpa interfensi apalagi tekanan-tekanan pihak tertentu,” ungkap Ida di ruang rapat FPKB DPR RI, Senin, 5/6.
Ida menambahkan, sebagai salah satu upayanya, Fraksi PKB akan melayangkan surat resmi kepada institusi tertait. Terlebih, lanjut Ida, pihaknya akan menupayakan penyelesaian dari jajaran tingkat bawah pemerintahan hingga pusat.
“Khususnya pemerintah setempat, baik Kabupaten Pasaman Barat dan tentunya Provinsi Sumatera Barat, kami menghendaki segera tuntas hingga tidak ada keresahan pada masyarakat,” tandasnya .
Disamping itu, Anggota Fraksi PKB DPR RI, Nihayatul Wafiroh yang ikut mendampingi mengatakan, PKB siap melakukan pendampingan agar proses penobatan gelar kepala suku adat Koto tidak menyalahi ketentuan adat.
“Sebagai partai advokasi, pengaduan ini penting bukan hanya kami dengar kan, namun akan kami tindak lanjuti dan kawal hingga tuntas,” ungkap anggota Komisi IX Fraksi PKB DPR RI itu.
Perlu diketahui, sejumlah tokoh adat mendapingi Tengku Asrul pemegang tampuk kekuasaan gelar turun temurun suku Koto, Kinali Sumatera Barat ke Fraksi PKB DPR RI.
Kedatangan meraka adalah dalam rangka mengadukan adanya upaya kudeta adat yang bertentangan dengan ketentuan hukum adat di Minangkabau.
“Ini tidak bisa dibiarkan, merusak adat istiadat dan kami adukan ke PKB yang memang konsern dalam advokasi seperti ini,” tutur Tengku H Asrul.[]
