Kasus Teluk Jambe, Fraksi PKB Akan Kawal Perintah Presiden
JAKARTA - Setelah sekitar dua bulan memperjuangkan nasibnya di Jakarta, petani Telukjambe Karawang saat ini telah kembali ke Karawang. Untuk sementara, warga korban penggusuran oleh PT Pertiwi Lestari tersebut ditampung di rumah dinas Bupati Karawang.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Ida Fauziyah, atas nama Fraksi PKB mengucapkat terimakasih dan mengapresiasi Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsari yang telah pasang badan untuk penyelesaian kasus ini dan memfasilitasi pemulangan mereka dan menyediakan penampungan dan biaya hidup sementara untuk ratusan petani tersebut.
"Sebagai kader PKB, Jimmy telah melaksanakan tugasnya dalam membela rakyat kecil dan lemah," ucap Ida, Jum'at, 12/5.
Fraksi PKB DPR RI yang selama ini mengadvokasi kasus ini melalui Palemen juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah merespons kasus ini dengan cepat.
"Presiden telah menemui perwakilan petani korban penggusuran dari PT. Pertiwi Lestari (PTPL) dan berkomitmen menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.
Ida menambahkan, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk memberikan lahan kepada 600 KK korban penggusuran tersebut di lokasi konflik. Petani menyambut gembira janji dan perintah Presiden tersebut.
"Mereka (petani Telukjambe) bersedia kembali ke Karawang meski harus tinggal di penampungan karena rumah mereka telah dihancurkan, lahan mereka telah diratakan dan kampung mereka telah dipagari dengan beton," terang Legislator kelahiran Mojokerto tersebut.
Namun, Ida menyayangkan, kedatangan Sofyan Djalil ke Karawang pada Selasa (10/5) lalu telah memupus harapan petani. Menteri hanya akan memberikan lahan kepada 96 KK saja. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri Sofyan Djalil tidak mengindahkan perintah Presiden untuk memberikan lahan kepada 600 KK di tiga desa yakni Desa Margakaya, Wanajaya, dan Margamulya yang menjadi korban penggusuran.
Mencermati perkembangan terbaru ini FPKB DPR RI akan kembali mengadvokasi kasus ini.
Fraksi PKB akan meminta Komisi II DPR RI untuk memanggil Menteri ATR dan mempertanyakan tindakan yang berbeda dengan Presiden.
"Fraksi PKB akan berdiri paling depan untuk mengawal perintah Presiden yang menunjukkan keberpihakan yang jelas dan komitmen yang tegas untuk menyelesaikan kasus agraria ini," tukasnya.[]
