Daniel Mendesak Seluruh Peraturan Yang Memberatkan Nelayan Harus Dicabut
TEGAL – Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daniel Johan mendesak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) yang mempersulit nelayan harus dirubah. Pasalnya, Permen-KP nomor 2 tahun 2015 dan Surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor 72 tahun 2016 tentang pelarangan alat tangkapikan cantrang dirasa sangat memberatkan para nelayan yang.
“Kalau tidak ada perubahan, nelayan itu hidupnya bukan semakin mudah, bukan semakin sejahtera, bahkan semakin sulit, semakin sengsara,” kata Daniel saat menghadiri acara Silaturahim Nelayan Pantura dengan Ketua Dewan Pembina Gerbang Tani, Abdul Muhaimin Iskandar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal Sari, Tegal, Jawa Tengah, Rabu, 26/4.
Menurut Daniel, KKP didirikan untuk mempermudah nelayan. Sehingga kebjakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KKPdapat mensejahterakan nelayan, bukan sebaliknya, mempersulit dan mencekik nelayan. Maka dari itu, tambah Daniel, pemerintah sangat diharapkan bisa menjaga kepercayaan rakyat.
“Nah makanya kita berharap pemerintah sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat,” ucapnya.
Menjaga kepercayaan rakyat, tambah daniel, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Justru kita harus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan memudahkan, mensejahterakan rakyat dan membuat rakyat semakin cinta dengan pemerintah.
Anggota Dewan Dapil Kalbar ini menegaskan bahwa Sangat jelas kebijakan-kebijakan yang menyusahkan dan pelarangan itu sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu,menurutnya, sudah ramah lingkungan. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut justru mencabut penghidupan nelayan.
“Jadi saya tidak bisa membayangkan saat ini menjad nelayan sama saja menjadi penjahat. Sudah 200 nelayanyang dipenjara, termasuk di Tegal ini sudah ada 15 kepala keluarga yag dipenjara hanya karena menjadi nelayan. Musuh negara adalah terorisme, bukan nelayan. Nelayan adalah sahabat yang membuat perut dan gizi rakyat indonesia ada,” jelasnya.
Jadi kedepan, ujarnya, kita berharap seluruh peraturan yang memberatkan nelayan itu dicabut. Justru kita mendorong peraturan-peraturan yang memudahkan nelayan dan memfasilitasi nelayan. Bukan pelarangan cantrang. Apa lagi sekarang ditambah lagi dengan pajak untuk nelayan yang naik hampir 80%.
“Justru nelayan itu membayar pajak sebelum melaut, setelah membayar pajak, apakah dia jadi melaut atau cuaca buruk apakah melaut tidak ada hasil, pajaknya tidak kembali”, pungkasnya.[]
