#SatgasTKIPKB; PKB Tampil Terdepan Penanganan Dilema TKI Ilegal
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa membentuk Satgas TKI untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja ilegal yang marak belakangan ini. Satgas TKI dibentuk DPP PKB untuk mencegah, mengawasi dan membantu persoalan tenaga kerja tidak resmi ini. Mulai dari penipuan, kecelakaan kerja dan transportasi, terutama laut, serta persoalan lainnya yang menimpa TKI.
"Bismillah, ayo bahu membahu atasi masalah TKI kita. Satgas TKI PKB beri jawaban keresahan saudara-saudari kita yang akan bekerja untuk keluarga dan bangsa," terang Cak Imin.
Senada dengan itu, anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, juga berpendapat Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Sayangnya, dalam proses pengiriman tersebut, banyak orang yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang ketenagakerjaan dan prosedur lainnya.
"Mereka pergi dengan dalam kondisi terdesak untuk harapan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sementara untuk mengurus administrasi tersebut memerlukan waktu panjang, akhirnya jalan itu yang mereka pilih. Nah Satgas ini dengan koordinasi dan mengerahkan sumber daya tenaga yang kita miliki hingga ke daerah-daerah, berupaya mencegah, membantu, dan mengawasi. Jika ditemukan permasalahan, kita bantu melaporkan. Termasuk penanganan agar TKI kita yang berangkat ke luar negeri ini mennjadi tenaga kerja yang aman, mendapat hak-haknya dan juga membantu melengkapi dokumen-dokumennya tersebut," terang legislator yang akrab disapa Neng Nik ini, selasa 28/02.
Selain itu, lanjut Neng Nik, kecenderungan masyarakat menjadi TKI ilegal karena tidak tahu akan ada bahaya yang mengancam. Maka masyarakat pun perlu mendapatkan sosialisasi akan bahaya yang mengancam jika memilih menjadi TKI ilegal.
Neng Nik menceritakan belasan TKI yang tenggelam pada awal bulan ini karena speedboat yang ditumpanginya dihempas ombak di Perairan Batu Payung, Tawau itu, harus menjadi kisah yang tak boleh terulang. "TKI yang berangkat dengan tidak resmi atau ilegal itu sangat rawan akan hal berbahaya. Sebab, mereka akan berangkat melalui jalur-jalur yang tidak resmi pula. Lewat jalur-jalur tikus, track berbahaya bahkan mengancam keselamatan. Bahkan mereka bisa juga ditangkap oleh kepolisian negera setempat karena dianggap melanggar," katanya lagi.
Karena itu Satgas TKI ini pun akan difokuskan di kepulauan Riau dan Tanjung Balai, Karimun. Menurut informasi yang diterima, akan ada dua posko di daerah yang kerap mejadi jalur tikus perlintasa TKI ilegal ini. Posko pertama sebagai posko premier dan posko lainnya akan menjadi posko yang akan patroli dan turun langsung ke lapangan.
"PKB merasa harus hadir untuk menyelesaikan permasalahn-permasalahan yang ada di lapangan," tukasnya.
