Ida Fauziyah: RUU Kepalangmerahan Penting Sebagai Payung Hukum Visi Kemanusiaan
JAKARTA - Berlarut-larutnya pembahasan RUU Kepalangmerahan hingga 10 tahun terakhir ini, disayang Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (FPKB). Ketua Fraksi PKB, Hj. Ida Fauziyah, menilai RUU penting sebagai payung hukum bagi visi kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI), selasa 14/02.
"Padahal sekian lama ini PMI sudah sangat dasyat pergerakannya. RUU ini penting menjadi payung hukum sekaligus perlindungan para relawan agar mereka tidak malah jadi korban ketika menolong di lapangan," ungkap Ida saat acara diskusi publik tentang RUU Kepalngmerahan di ruang Fraksi PKB Gedung Nusantara I, Komplek DPR Senayan, Jakarta.
Molornya pembahasan RUU ini, menurutnya, disebabkan tidak dikedepankannya perspektif kemanusiaan dalam melihat persoalan kepalangmerahan di negeri ini. "Oleh karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak semua pihak agar melihat RUU ini sebagai bagian dari ikhtiar mendukung gerakan kemanusiaan sehingga pembahasan RUU ini bisa segera beralih ke hal-hal yang lebih substansial daripada hanya persoalan symbol belaka," katanya lagi.
Fraksi PKB optimis pembahasan ini akan menemukan titik terang di tahun 2017. Karena memang RUU ini lepas dari kepentingan politik dan fokus pada kepentingan kemanusiaan.
"Hal ini sejalan dengan pemikiran Maha Guru PKB, KH, Abdurrahman Wahid, yang selalu mengingatkan agar kita semua berpegang pada enam prinsip utama, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, persamaan dan kebersamaan, komunikasi, silaturrahmi dan perdamaian. 'Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan' kata Gus Dur," tukas Ida Fauziyah.
Diskusi publik ini dihadiri oleh nara sumber dr. Ritola Tasmaya, MPH (Sekjend Pengurus Pusat PMI), Dra. Hj. Siti Masrifah, MA (Anggota Komisi IX FPKB DPR RI), Rina Rusman (Legal Adviser Delegasi International Committee Of the Red Cross Jakarta), dan Muhamad Djazuli Ambari, SKM, M. Si, (Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Bulan Sabit Merah Indonesia).
