KemenPAN-RB Ingin Bubarkan 14 LNS, Komisi II Minta Pemerintah Selektif dan Perhatikan Nasib Pekerja
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah merekomendasikan empat belas lembaga non struktural (LNS) kepada presiden untuk di bubarkan. Namun, empat belas LNS yang telah telah direkomendasikan ini belum satu pun yang disampaikan ke publik.
DPR pun menghimbau MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, agar selektif dalam merekomendasikan pembubaran lembaga non strukturan tersebut. Terutama lembaga non struktural yang memang dibentuk oleh Undang-Undang (UU). "Pemerintah juga harus selektif. Jangan main bubar saja, perlu kajian yang mendalam," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Irmawan, senin 22/02.
Menpan-RB saat ini memang sedang melakukan kajian terhadap 78 lembaga non struktural untuk dibubarkan, karena membebani anggaran negara. MenPAN-RB berpendapat, dengan pembubaran LNS ini maka dapat menghemat anggaran negara hingga Rp100 miliar. Menurut, Irmawan, pada dasarnya alasan yang dikemukan untuk menghemat anggaran patut diapresiasi.
Namun, anggota komisi II ini meminta pemerintah tidak boleh asal membubarkan. Sebab perlu juga kajian yang mendalam terutama masalah karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Lanjutnya lagi, apabila memang lembaga tersebut sudah tidak relevan lagi keberadaanya untuk kondisi saat ini, maka tidak perlu dipertahankan karena pasti akan membebani negara dan sebagainya. "Ya itu kalau dibubarkan pastilah menghemat anggaran negara, karena semua lembaga non struktural dibiayai oleh negara."
"Akan tetapi, para pekerja di LSN tersebut juga harus diperhatikan. Bagi pegawai non struktural yang berstatus PNS, dapat dialihkan pekerjaannya ke kementerian/lembaga lainnya. Untuk tenaga honorer, dikaryakan dengan memberikan modal usaha dan lainnya," imbuhnya.
Atas hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menegaskan, pihaknya juga akan memanggil Menpan-RB untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. "Tentu kita akan panggil untuk dimintai penjelasan. Belum, tapi dalam waktu dekat ini lah sebelum masuk masa reses Komisi II Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Yuddy Chrisnandi," ujarnya.
