JF: Penangan Teroris Jangan Jadi Aksi Pencitraan Masing-masing Lembaga
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid menegaskan undang-undang nomor Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme, harus menjadi perangkat lengkap bagi penagak hukum dalam memberantas aksi-aksi terorisme. Karena, lanjutnya, semua telah sepakat terorisme itu harus dilawan.
"Tidak ada pro-kontra soal terorisme, semua sepakat aksi teror dan terorisme itu harus diberantas. Hanya kemudian ada pro-kontra mengenai penanganannya. Karena itu diperlukan revisi UU terorisme ini," papar Jazilul saat diskusi di press room DPR RI, selasa 16/02.
Revisi UU terorisme ini memang tengah mencuat dalam pembahsan di DPR. Sebagai inisiatif dari pemerintah, kata Jazil lagi, DPR punya peran untuk memberi masukan yang baik. "Bagi kami dari Fraksi PKB, sebelum kita bicara revisi UU terorisme. Kita harus jelas dulu soal asas tunggal. Terutama dalam UU ke-ormas-an. Asas tunggal pancasila harus kuat dulu, sebelum kita berdebat tentang revisi ini."
"Sebab selama ini, munculnya terorisme itu datangnya dari luar. Itu barang impor. Untuk membendungnya, asas tunggal harus final, pancasila harus kuat. Baik dalam ke-ormas-an maupun berpolitik," terangnya panjang.
Namun demikian, sekretaris Fraksi PKB ini juga menegaskan harus ada pola yang jelas untuk menangani terorisme. Selama ini dalam UU tersebut tidak ada upaya penguatan pencegahan, deteksi dini, rehabilitasi, dan pembinaan. "Dari aksi-aksi teror yang pernah ada, itu ternyata dilakukan juga oleh mantan napi teroris juga. Artinya, ini tidak pernah rehabilitasi dan pembinaan," imbuhnya.
Bahkan, dalam tataran implementasi, penanganan terorisme malah kerap menjad aksi pencitraan. Menurut Jazil ini menunjukkan tidak adany koordinasi yang masif di lapangan.
"Basicnya itu kan rumah-rumah kos. Karena kebanyakak para teroris bersembunyi disitu. Disinikan jelas, pembinaan RT/RW menjadi penting. Jangan sampai penanganan teroris itu hanya jadi aksi masing-masing lembaga untuk membuat pencitraan belaka," tukasnya tegas.
