Suarakan penolakan warga Sidoarjo, Gus Syaikhul Tolak Lapindo Ngebor Lagi
JAKARTA - Wakil ketua komisi VII bidang energi, sumber daya mineral dan gas, Syaikhul Islam Ali, meminta pemerintah mengkaji kembali izin pengeboran yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Menurut Syaikhul, izin yang diberikan kepada Lapindo sebetulnya izin lama. Terutama izin dari Dirjen Migas dan SKK Migas.
Bahkan, izin dari SKK Migas terbit saat lembaga tersebut masih bernama BP Migas. "Izin itu turun sebelum kejadian lumpur di Porong. Hanya, izin dari daerah baru dilengkapi tahun lalu. Sehingga seolah-olah izinnya baru sebelum ada evaluasi kasus Porong," terang pria yang akrab disapa Gus Syaikhul ini.
Gus Syaikhul menegaskan Lapindo Brantas Inc harus menghentikan rencana pengeboran gas dan minyak di sumur Tanggulangin I desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Kasus semburan lumpur Lapindo di Porong sejak 2006 harus menjadi pelajaran. Apalagi, kerugian akibat semburan itu mencapai triliunan rupiah. Belum lagi kerugian dari sisi imateriil.
"Jangan ngebor di situ karena dalam Industri Migas sesuatu yang sangat dihindari. Jarak 10-20 meter dari perkampungan warga harus dihindari. Karena sangat mengutamakan safety. Jadi harus dihentikan. Selain dekat dengan warga juga dekat dengan semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo," tegas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Syaikhul Islam yang juga anggota DPR dari dapil Sidoarjo mengatakan, penolakanya atas Lapindo Brantas untuk melakukan pengeboran di Sidoarjo bukan hanya rencana di sumur TA 1 di Desa Kedungbanteng, tapi juga di seantero Sidoarjo. Sebab, penolakan yang disuarakan warga mendapat dukungan penuh tokoh-tokoh Sidoarjo.
"Pertama, manusia harus diperioritaskan dari pada sekadar mengeruk sumber daya alam. Jadi kalau masyarakat menolak, itu artinya harus dilihat sebagai aspirasi, bukan direpresi dengan polisi dan tentara. Kedua, benefitnya untuk Sidoarjo tidak banyak. Ini jadi persoalan, karena itu sebagai uang jajan saja dari Lapindo dan besarannya tidak pasti sangat kecil sekali. Sementara risikonya sangat besar dengan kerugian sangat besar," ujarnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan hal senada. Rencana Lapindo untuk kembali melakukan pengeboran gas juga tahapannya masih belum mendapat izin clearence dari SKK Migas maupun pihak Dirjen Migas, Kementerian ESDM.
"Kemarin kita sudah minta ke SKK Migas untuk menghentikan kegiatan supaya masyarakat tidak terganggu. Itu kan masyarakat responsnya cukup negatif. Saya kira tahapannya cukup jauh sampai pada pengeboran, sekarang sudah kita selesaikan," sambungnya.
