Cak Imin: Cari Solusi Pangan Daripada Salahkan Mafia Tapi Ujungnya Kerjasama
JAKARTA- Permasalahan tata kelola pangan setiap tahun terus berulang terutama saat bulan puasa ramadhan dan jelang lebaran. Kelangkaan stok yang menyebabkan kenaikan harga pangan tidak wajar sudah mafhum dialami masyarakat. Banyak kalangan yang bilang oknum atau mafia memanfaatkan situasi. Pemerintah bukan tidak mengetahui namun tetap saja mengandalkan operasi pasar yang sejenak menstabilkan harga pangan di pasar.
Ketua Umum DPP PKB A.Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya tidak perlu teriak-teriak memberantas mafia pangan namun "bermain" di belakang. Ditambahkannya mencari solusi lebih penting daripada saling menyalahkan.
"PKB tidak perlu teriak-teriak berantas mafia, tetapi diam-diam kerjasama dengan mereka. Lebih baik cari solusi bagaimana agar harga pangan murah dan stabil," kata Muhaimin saat membuka diskusi publik rutin bertajuk "Lebaran menjelang harga pangan menjulang, mencari tata kelola pangan nasional" di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
Sementara Menteri Pertanian, Andi Amran mengatakan permasalahan tata kelola pangan sangat kompleks. Amran mencontohkan tentang regulasi tentang pengadaan kebutuhan pertanian harus melalui tender. Menurutnya hal itu dapat menghambat masa tanam petani.
"Bila proses pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk dan benih harus tender, maka petani terlambat menerimanya. Hal itu berdampak pada terlambatnya masa tanam yang efeknya pada produksi beras. Walhasil setiap tahun ada potensi kehilangan Rp 20 triliun," kata Amran.
Pengamat pangan dari IPB, Prof.Bustanul Arifin memandang perlu sebuah lembaga yang khusus mengurusi pangan dan memiliki otoritas penuh hingga ke daerah. Saat ini lembaga pangan masih bersifat parsial di setiap sektor mulai dari badan ketahanan pangan, Bulog dan PT Pangan.
"Menurut saya memang perlu dibuat lembaga setingkat menteri atau kepalanya dijadikan satu dengan menteri seperti Bappenas. Lembaga ini merupakan kesatuan dari Kementan, Bulog dan PT Pangan dan memiliki otoritas sampai ke daerah," tuturnya.
