DPR Pertanyakan Peta Jalan Pasca Stop TKI informal ke Timteng
JAKARTA- DPR RI meminta peta jalan kebijakan pasca penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) informal ke Negara- negara Timur Tengah. Jalan keluar diperlukan untuk menampung ribuan TKI yang dikirim setiap bulan sebelum ada kebijakan penghentian pengiriman TKI informal ke Timur Tengah.
“Kami di Komisi IX (DPR RI) menunggu peta jalan itu, BNP2TKI jangan berwacana terus, programnya belum ada. Pemerintah ketika bilang stop harus dicarikan saluran untuk 200 ribuan orang setiap bulan itu yang dikirim ke Timur Tengah,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Marwan Dasopang di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/6).
Peta jalan, lanjutnya yang perlu disusun oleh pemerintah pertama adalah mempercepat proses bagaimana kita menghasilkan tenaga kerja yang professional. Kita harus mencontoh Filipina sebagai pengekspor tenaga kerja profesional. Remitansi yang diterima sangat besar, Filipina sangat besar sampai 10 persen dari gross domestic product (GDP). “Kalau kita menerima remitansi masih sedikit, karena banyak pengeluaran untuk permasalahan buruh migran kita mulai dari hukum gantung hingga pemulangan,” imbuh Politisi asal Sumatera Utara ini,“ imbuh Marwan.
Peta jalan kedua, Marwan menambahkan penyiapan lapangan kerja alternatif bagi angkatan kerja karena kondisi di Indonesia masih timpang. Jika tidak dibikin segera, ia mensinyalir akan terjadi ‘kucing-kucingan’ calon TKI dengan aparat. “Kalau melalui balai latihan kerja (BLK) dimana usulan programnya, kami belum lihat itu,” tuturnya.
Optimalisasi BLK
Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) salah satu alternatif jalan keluar yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Namun kondisi peralatan untuk latihan diharapkan mengikuti perkembangan zaman.
Marwan mengingatkan pemerintah untuk mengupgrade peralatan di semua BLK yang sudah ketinggalan zaman. Ia menuturkan yang masih cocok cuma keahlian bengkel las.
“Peralatannya masih zaman baheula, latihan memperbaiki AC peralatannya untuk AC jenis 10 tahun lalu, TV juga begitu. Hanya las bengkel yang masih tetap dan masih sesuai dengan zaman,” ujar Politisi PKB ini.
Marwan juga menyarankan pemerintah menggandeng dunia usaha kreatif untuk memberikan pelatihan di BLK. Ia menjelaskan banyak anak muda Indonesia yang mahir teknologi dan sudah bersaing di tingkat internasional.
“Kenapa pemerintah tidak menggandeng anak muda yang ahli designer IT untuk melatih di BLK? Selain memberikan pelatihan keahlian juga perlu diberikan pelatihan usaha kecil menengah (UKM) untuk menggalakkan wirausaha,” pungkasnya.
