Sebelum Lebaran FPKB Desak Menteri PUPR Cairkan Dana Korban Lapindo
JAKARTA- Fraksi PKB meminta pemerintah menepati janji pencairan dana talangan kepada korban lumpur Lapindo. Dana talangan korban Lapindo telah berkali-kali dijanjikan akan cair, namun belum juga terealisasi.
"Dana talangan korban Lapindo telah disepakati antara pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2015 pada Februari lalu. Kementerian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) telah berkali-kali berjanji melakukan pembayaran," kata Anggota Fraksi PKB, Syaikhul Islam Ali saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono, imbuh Syaikhul selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjanjikan 26 Juni 2015 akan dibayarkan. Pihaknya sudah berkirim surat menanyakan pembayaran dana talangan, namun belum ada balasan.
"Saya minta 26 Juni 2015 ini janji terakhir Pak Menteri PUPR untuk menuntaskan pembayaran. Jika tidak, lebih baik mundur saja, yang antri menteri banyak kok!," tegas Politisi asal Sidoarjo ini.
Seperti diketahui masih banyak korban terdampak lumpur Lapindo yang menunggu pembayaran gant-rugi. Hingga tahun ke-9 permasalahan pelunasan ganti rugi belum tuntas, bahkan ada yang belum menerima satu rupiah pun sebagai ganti-rugi, padahal data persyaratan sudah diserahkan ke pihak BPLS.
