FPKB Minta Pemerintah Lebih Pro-aktif Tangani Beras Palsu
JAKARTA– Fraksi PKB meminta pemerintah pro aktif menangani kasus beredarnya beras palsu. Pemerintah tidak harus menunggu laporan masyarakat.
“Saya minta kepada Pemerintah, terutama Kemendag (Kementerian Perdagangan) segera menelusuri dan mendapatkan fakta terkait beredarnya beras impor palsu. Tidak perlu menunggu keluhan, baru kemudian turun lapangan. Pemerintah hendaknya segera proaktif atas informasi seperti ini, bukan memberi alasan,” tegas Neng Eem Marhumah Zulfa Hiz Wakil Bendahara Fraksi PKB DPR RI, sebelum rapat paripurna di DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Eem mengatakan beredarnya beras palsu di masyarakat menjadi tanda tanya besar terkait kinerja Kemendag. Salah satu langkah strategis, lanjut Eem, Kemendag seharusnya membuat kebijakan yang lebih ketat dalam masuknya barang-barang impor.
“Barang yang masuk ke dalam negeri dan dipakai atau dikonsumsi rakyat Indonesia harus melalui BSN (Badan Sertifikasi Nasional-red). Selain itu, saya kira BSN ini harus juga terintegrasi dengan sertifikasi kehalalan,” imbuh mantan Ketua Umum Kopri PB PMII.
Eem menjelaskan dalam rangka menjaga rasa aman dalam mengkonsumsi makanan itu harus diperhatikan. Sebab jika tidak melakukan preventif yang ketat, kedepan akan makin banyak produk yang masuk ke Indonesia.
“Terutama dalam menghadapi MEA, dalam soal barang-barang impor, kebijakan Kemendag harus segera mengintegrasikan BSN dengan sertifikasi halal. Contohnya saja, kosmetik dan mainan impor. itu harus jelas bahan-bahan pembuatannya, jangan sampai mengandung zat-zat yang membahayakan,” tukasnya.
Seperti diketahui ditemukan beras berbahan baku plastik di Bekasi, Jawa Barat, turut menguak industri besar pembuatan beras palsu tersebut. Beras plastik itu, ternyata diproduksi secara massal di Tiongkok. Bahkan, berbagai laman berita internasional telah menginformasikan keberadaan industri tersebut sejak tahun 2011.
