Pendidikan Karakter dan Bonus Demografi
JAKARTA- 2015 Indonesia mulai menapaki tahun bonus demografi. Tahun yang dinanti-nanti. Sebab pada momentum inilah Indonesia tidak boleh alpa. Bonus demografi bisa berari berkah jika kita berhasil mengelolanya, namun juga sebaliknya, ia bisa bisa bermakna bencana jika kita tidak berhasil maramu dan menghadapinya, sebagaimana yang terjadi pada Afrika selatan dalam kurun waktu 1960-2000.
Bonus demografi adalah momentum di saat 100 orang yang berusia produktif (15-16 tahun) menanggung kurang dari 50 orang dengan usia yang sudah tidak produktif. Di Indonesia sendiri diperkirakan mengalami puncak momentum bonus demografi pada kurun tahun 2028-2031. Pada kurun tahun itu 100 orang usia produktif menaggung 4,9 orang dengan usia tidak produktif lagi.
Setidaknya, ada tiga syarat utama untuk memeroleh keberkahan bonus demografi, yakni dengan cara investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan kerja. Ketiga aspek tersebut sesungguhnya adalah aspek primer yang menjadi basic need kehidupan sehari-hari manusia.
Pada tulisan singkat ini saya ingin berkonsentrasi pada bidang pendidikan dalam bingkai merespon bonus demografi. Sebab, bagaimanapun juga pendidikan adalah tulang punggung utama serta tonggak kemajuan sebuah bangsa.
Sampai saat ini pendidikan memang sudah mendapat alokasi 20 persen dana APBN. Alokasi anggaran yang bisa dibilang lumayan. Namun, dengan besaran dana seperti itu tidak berarti langsung menjamin meningkatnya kualitas pendidikan kita. Ada banyak persoalan yang masih menghiasi dunia pendidikan. Terutama sekali adalah soal implementasi pendidikan karakter.
Sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam UU no 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didikagar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dari tujuan yang panjang tersebut sesungguhnya bisa kita sarikan dan ringkas, secara herarkis menurut saya, menjadi tiga tujuan besar saja yakni: berimlu, bertkwa, dan juga berakhlak mulia. Adapun selain ketiga sifat dan sikap di atas, sesungguhnya hanya merupakan derivat dari sikap fundamental yang tiga itu saja.
Lalu apakah peserta didik kita hari ini sudah mampu memenuhi ketiga kriteria yang termaktub dalam tujuan pendidikan nasional tersebut? Pertanyaan ini penting kita urai untuk bisa mengukur tingkat keberhasilan tujuan pendidikan dan untuk lebih jauh lagi dalam rangka merespon bonus demografi.
Pertama aspek ilmu. Aspek ini menurut saya merupakan motif utama tujuan orang dalam menempuh pendidikan. Ilmu yang saya maksud di sini bukanlah dalam pengertian ilmu pengetahuan, namun lebih dari itu ilmu yang merupakan “kelanjutan sikap” yang didasarkan pada pengetahuan itu sendiri.
Katakanlah sebagai ilustrasi, untuk sebilah pedang, data mengenai bahan pembuatan, tahun pembuatan, tingkat ketebalan serta siapa saja yang pernah terhunus olehnya adalah pengetahuan yang berisi seperangkat data mengenai pedang itu sendiri. Adapun ilmu adalah tindakan atas pedang yang diambil oleh seorang yang berpengetahuan tadi. Pedang tersebut mau bermanfaat atau bermudarat, tergantung ilmu yang dimiliki oleh pemilik pedangnyanya.
Persoalnnya kemudian adalah nyatanya sampai hari ini kita masih kabur dalam mendefnisikan apa yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri. Hal itu terbukti dengan misalnya ukuran pintar dan tidaknya peserta didik dalam dunia pendidikan hari ini masih menggunakan penilaian yang sifatnya pengukur pengatuan, bukan ilmu. Labih dominan mengukur kognisi dibandingkan afeksi atau bahkan psikomotor.
Kealpaan dalam memaknai ilmu yang hanya diartikan sebagai sebatas pengetahuan tersebut membuat fenomena yang kita temukan hari ini yang melanda peserta didik menjadi lumrah adanya. Corat-corat, pesta bikini, dan juga sejumlah tindakan dekaden lainnya.
Kedua pada aspek ketakwaan. Istilah takwa dalam kamus diartikan sebagai terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya (KBBI: 2008). Beralaskan dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa perwujudan takwa adalah sikap ketertundukan dalam menjalankan peritah Tuhan dan menjauhi segala larangan. Artinya takwa adalah dimensi afeksi dan psikomotor.
Parameter untuk mengukur sikap ketakwaan seorang sesungguhnya bisa dilihat dari sikap dan perilakunya (akhlak mulia). Bagaimanapun juga akhlak mulia, yang merupakan keturunan sah dari sikap ketakwaan adalah alat yang paling sah untuk mengukur sikap ketakwaan.
Urgensi Pendidikan Karakter
Banyak persoalan yang harus segera kita selesaikan dalam rangka menyembut momentum bonus demografi terutama dalam bidang akhlak dan perilaku ini. Nah pada momen seperti inilah sesungguhnya kita menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter.
Thomas Lickona (2013) dalam Educating for Character mengatakan bahwa pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik memiliki moral action, bukan hafalan definisi tentang moral, namun lebih kepada tentang bagaimana nilai moral tersebut muncul dalam perilaku. Untuk mencapai tahapan moral action peserta didik harus melewati tahapan moral knowing (pengethauan akan moral) dan moral feeling (kedasaran akan moral) terdahulu.
Lebih jauh ia juga mengatakan bahwa setidaknya ada lima tanda kehancuran sebuah bangsa yang berdampak pada karakter peserta didik. Pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kedua, penggunaaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Ketiga, pedoman moral baik dan buruk semakin kabur. Keempat, etos kerja menurun. Kelima, ketidakjujuran dan rasa saling curiga antara sesama semakin membudaya.
Lima tanda yang diungkapkan oleh Lickona tersebut sampai hari ini masih banyak kita temui menghiasi dunia pendidikan Indonesia. Oleh karenanya dalam momentum menyambut bonus demografi ini revitalisasi pendidikan karakter adalah persoalan yang tidak bisa dikesampingkan adanya jika kita tidak ingin keberkahan bonus demografi ini menjadi sesuatu yang sia-sia belaka atau bahkan malah menjadi bencana.
Opini oleh A. Helmy Faishal Zaini, Ketua Fraksi PKB DPR dan Anggota Komisi X DPR
Dimuat di nu online www.nu.or.id
