Komisi VI Monitoring Isu Privatisasi BUMN
JAKARTA– Anggota Fraksi PKB, Nashim Khan, menanggapi rencana pemerintah yang akan melakukan pengembangan kepemilikan saham (right issue) di empat BUMN. Pihaknya akan melakukan monitoring secara langsung ke Kementerian BUMN.
“Pokoknya kami (Komisi VI) akan terus monitoring. Pekan depan, kami akan panggil kembali Menteri BUMN dan juga direksi-direksi dari BUMN-BUMN tersebut,” tegas Nashim Khan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/4).
Right issue, lanjut pengusaha batu permata ini, berbeda dengan privatisasi. Jadi right issue lebih pada pengembangan saham yang telah dimiliki pemerintah terhadap perusahaan yang go public. "Sehingga kepemilikannya bisa dilakukan oleh pemerintah dan pribadi,” papar Nashim.
Nashim menuturkan rencana right issue empat BUMN tersebut sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. menurutnya tidak perlu dibesar-besarkan karena sudah ada regulasinya.
"Toh ini juga bisa memberi keuntungan buat Negara. Asal tidak melebihi batasan kepemilikan sebagaimana dalam undang-undang,” tandasnya.
Seperti diketahui pemerintah berwacana kembali melakukan privatisasi ke empat BUMN yakni Jasamarga, Waskita Karya, Adhi Karya, dan Aneka Tambang. Namun rencana privatisasi tersebut dibantah oleh pemerintah. Menurut penjelasan dari Kementerian BUMN, yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah right issue bukan IPO (Initial Pblic Offering) privatisasi BUMN. Right issue berbeda dengan privatisasi karena saham BUMN yang akan dijual tersebut memang sudah go public.
Dalam UU BUMN dan PP nomor 33 tahun 2003 disebutkan, Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
